Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kirim Atlet Di Pornas KORPRI Ke-XVI, Kemenkumham Optimis Raih Emas
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pekan Olahraga Nasional (Pornas) ke-XVI Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2023 akan dihelat di Provinsi Jawa Tengah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk pertama kalinya akan mengirimkan atlet untuk berlaga, dengan target meraih emas pada setiap cabang olahraga (Cabor) yang diikuti.Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa dari enam Cabor yang diikuti, para kontingen atlet Kemenkumham harus percaya diri (pede), harus yakin, untuk dapat meraih medali emas.“Ini merupakan keikutsertaan kita yang pertama kali dalam Pornas KORPRI. Atlet yang mengikuti Pornas ini harus menunjukkan bahwa Rekan-rekan adalah sebagai petarung, bukan pecundang,” kata Andap saat melepas kontingen atlet Kemenkumham, Rabu (12/07/2023).Andap mengatakan ada lima pesan yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly kepada para kontingen. Pertama adalah ucapan selamat kepada Rekan-rekan yang terpilih sebagai atlet untuk mewakili Kemenkumham pada Pornas ke-XVI KORPRI.Kemudian yang kedua, rekan-rekan jaga kesehatan dengan baik, jaga stamina, harus fokus dan konsentrasi, serta semangat ketika bertanding ataupun berlaga. Ketiga, junjung tinggi sportivitas dan jaga nama baik Kemenkumham,” kata Andap di Lounge Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta.Keempat, lanjutnya, harus menjaga kesolidan diantara sesama atlet, pelatih, official, termasuk juga sesama anggota KORPRI lainnya. Terakhir, selalu utamakan keselamatan, dan tunjukkan prestasi yang setinggi-tingginya dengan target emas pada setiap Cabor yang diikuti.Dari enam cabor yang diikuti yakni bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, futsal dan basket dengan total kontingen sebanyak 117, dimana 92 diantaranya adalah atlet, selebihnya adalah pelatih dan official. “Ini adalah buah dari komitmen kita semua untuk membesarkan (olahraga di Kemenkumham). Pada 22 Juni 2022, Persatuan Olahraga Pengayoman 'POP' yang dibentuk sebagai wadah yang mengompilasi minat olahraga teman-teman,” kata Andap.Pornas ke-XVI KORPRI 2023 yang akan diselenggarakan pada 13 s.d 23 Juli 2023 digadang-gadang adalah Pornas terbesar sepanjang sejarah. Tahun ini, kegiatan olahraga dan ajang silaturahmi ASN dari berbagai kementerian/lembaga dan provinsi di seluruh Indonesia ini akan hadir dengan 54 nomor pertandingan yang memperebutkan 54 medali emas, 54 medali perak, dan 71 medali perunggu.Event nasional ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah, khususnya di sektor UMKM tegas andap mengakhiri sambutannya. (PNO-12)
14 Jul 2023, 13:00 WIT
Wakil Presiden RI Kunker Ke Nabire untuk Peletakan Batu pertama Dan Bertemu HIPETA
Papuanewsonline.com, jayapura - Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, melakukan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (13/7/2023). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden didampingi oleh istri, Ibu Hj. Wury Estu Handayani, dan Pj. Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M serta rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan dan TNI-Polri. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk meletakkan batu pertama kantor pemerintahan Pemprov Papua Tengah di Nabire dan bertemu dengan Himpunan Petani Nyata (HIPETA) 300 Gapoktan di Pantai Manase.Rombongan Wakil Presiden disambut oleh pejabat setempat termasuk Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H., dan Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Franz Yohanes Purba, S.I.P., M.M, Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos, M.Si serta Forkopimda Provinsi Papua Tengah.Acara dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden, didampingi oleh Ibu Wakil Presiden, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri LHK, dan Panglima TNI. Selanjutnya, dilakukan penanaman pohon-pohon oleh Wakil Presiden.Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden dan rombongan di Nabire. Dirinya menjelaskan bahwa luas lahan yang akan dibangun sebagai kantor Provinsi Papua Tengah mencapai 300 hektar. “Proyek ini akan mengusung konsep smart city dengan jaringan listrik dan air yang berada di bawah tanah,” tuturnya.Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan kantor pusat Provinsi Papua Tengah dengan memperhatikan adat setempat. “Jadikan momentum peletakan baru pertama sebagai komitmen untuk mempercepat perencanaan dan pembangunan kawasan ini. Wujudkan pemerintah yang senantiasa hadir dan layani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ucap Wapres.Wapres juga menyampaikan harapannya agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat seni budaya, ruang terbuka hijau, tempat olahraga, dan tempat interaksi sosial masyarakat setempat.“Mari kita terus bergandeng tangan Pemerintah, tokoh, adat, tokoh agama, pemuda, perempuan maupun berbagai tokoh strategis agar lebih muda terwujud jika keberaamaan terus didukung. Kementerian lembaga perlu memangku komponen lainnya untuk memperkuat sinergisitas dan koordinasi terkait agenda dan program agar mempercepat proses pembangunan,” tambahnya.Setelah acara di kantor pemerintahan, rombongan Wakil Presiden melanjutkan perjalanan menuju Pantai Manase di Kabupaten Nabire. Di sana, Wakil Presiden menyapa petani anggota HIPETA dan menyerahkan secara simbolis bibit dan benih pertanian, peternakan, dan perikanan senilai 100 juta rupiah kepada kelompok tani setempat.Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengapresiasi upaya petani dalam membentuk HIPETA dan berharap HIPETA dapat terus berkembang. Dirinya juga mendorong petani untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan pendapatan pertanian bagi masyarakat.“Ciptakan profesionalitas dalam meningkatkan pertanian, comuniti unggul Nabire yaitu kayu gaharu dan jeruk Nabire harus di tingkatkan serta hasil panen dapat dinikmati oleh masyarakat Nabire. Kami terapkan agar HIPETA dapat memberikan benih yang baik dan menciptakan kelompok tani yang unggul agar rantai produksi sampai ke Konsumen serta HIPETA harus memanfaatkan teknologi agar sistem dapat berjalan dengan baik, HIPETAharus bermitra dengan Pemda dan kita harapkan agar HIPETA akan menjadi penerus pertanian Papua masa kini,” harap Wapres.Setelah kegiatan di Nabire selesai, rombongan Wakil Presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua Barat, untuk melaksanakan agenda kunjungan kerja lainnya.(PNO-11)
14 Jul 2023, 12:16 WIT
Polda Maluku Amankan 12 Tersangka Dari 10 Laporan Polisi Terkait Kasus TPPO
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku dan Polres/ta jajaran, mengamankan sebanyak 12 orang tersangka dari 10 laporan polisi yang diterima terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar S.Ik, M.Si, dalam dialog publik yang dilaksanakan di kantor RRI Ambon, Kamis (13/7/2023).Hadir sebagai narasumber dalam diskusi interaktif yang membahas penanganan TPPO di wilayah Maluku, yaitu Dekan Fakultas Hukum UKIM Ambon Dr. Jhon Pasalbessy, Sosiolog Maluku Dr. Paulus Koritelu, dan Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Maluku Yahya Balyanan S.sos.Menurut Kombes Andri Iskandar, satgas TPPO di Maluku telah dibentuk berdasarkan instruksi Presiden RI kepada Kepolisian tanggal 6 Juni 2023 lalu. Sejak saat itu hingga kini pihak Kepolisian, khususnya Polda Maluku tengah melaksanakan operasi TPPO."Sebelum pelaksanaan operasi Satgas, memang ada tiga perkara yang ditangani, Polresta Ambon 2 dan Polres Aru satu," ungkapnya.Setelah dibentuknya satgas TPPO hingga 11 Juli 2023, tercatat sebanyak 10 kasus yang sementara ditangani. Perkara-perkara tersebut tersebar di sejumlah daerah di Maluku."Memang fokus bapak Presiden terkait PMI, Pekerja Migran Indonesia, namun sampai saat ini di wilayah Maluku belum kita temukan," ungkapnya.Saat ini yang terungkap di wilayah Maluku yaitu terkait eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur."Yang kita temukan itu semuanya anak di bawah umur, miris sekali, ada yang SMA, ada yang SMP. Kebanyakan di wilayah kota Ambon. Ini perlu kepedulian kita semua tidak hanya polisi, tapi mungkin, orang tua, dinas instansi terkait, bisa memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai fenomena yang terjadi," harapnya.Kemungkinan untuk perkara itu bertambah bisa saja terjadi. Olehnya itu butuh perhatian semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan."Jadi dari 10 kasus yang kita tangani ada 12 tersangka. Satu LP ada yang tersangkanya dua orang. Mereka yang kita amankan berperan sebagai mucikari. Artinya dia yang menyiapkan anak-anak di bawah umur untuk dieksploitasi seksual," ungkapnya.Ia mengaku, eksploitasi seksual umumnya dilakukan menggunakan aplikasi michat. Aplikasi ini tidak semuanya dilakukan oleh personality. Ada juga mucikari yang berperan menawarkan kepada anak-anak di bawah umur."Hampir setiap malam juga kita melakukan pengecekan di penginapan, tempat-tempat kos, dan dari situlah kita menemukan kumpulan-kumpulan anak yang masih di bawah umur," jelasnya.Selain penegakan hukum, Polda Maluku juga melakukan pencegahan dengan cara memberikan sosialiasi kepada masyarakat. Sosialiasi dan pemahaman terkait bahaya eksploitasi seksual dilakukan melalui Bhabinkamtibmas di setiap desa binaannya."Penanganan kasus TPPO kita tidak hanya mengedepankan penegakan hukum karena penegakan hukum itu adalah langkah terakhir sehingga kami lewat Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa kami dorong untuk selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat binaannya, bahwa jangan sampai karena hidup susah lalau diiming-imingi dengan sejumlah uang kemudian mau melakukan hal tersebut dan menjadi korban. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan konsekuensinya pidana," jelasnya.Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Maluku, Yahya Balyanan, mengaku sejak lima tahun terakhir pihaknya sudah tidak lagi menangani kasus TPPO atau trafficking. Hal ini disebabkan karena dana dekonsentrasi telah ditiadakan oleh Pemerintah Pusat. "Maka semua urusan terkait trafficking dari pusat langsung ke kabupaten kota," jelasnya.Beberapa tahun sebelumnya, Yahya mengaku pihaknya dalam penanganan kasus itu bersandar pada keputusan Presiden Nomor 88 tentang rencana aksi negara. Pihaknya juga sempat bekerjasama dengan Polda Maluku."Ada kita punya dua program dulu terkait dengan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Kita telah melakukan pemantauan lokasi, kampanye publik dan beberapa lainnya, termasuk membangun shelter di Passo yang saat ini sudah dijadikan sebagai rumah walang sejuk. Artinya siapa saja yang dari kabupaten kota (yang tidak memiliki tempat tinggal, termasuk ODGJ) bisa nginap paling kurang 2 sampai 4 hari, sesuai SOP," jelasnya.Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi catatan sehingga diharapkan tahun depan bisa dianggarkan dalam penanganan pelaku ataupun korban TPPO yang masih di bawah umur."Mudah-mudahan tahun depan kita bisa anggarkan dan bekerjasama dengan instansi terkait," harapnya.Sementara itu, Dekan Hukum UKIM Ambon Jhon Pasalbessy mengaku TPPO termasuk dalam kejahatan luar biasa. TPPO masuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir sehingga ancamannya cukup berat baik untuk pelaku pribadi maupun perusahaan.Dalam penanganan kasus TPPO, pihak kepolisian juga diminta harus berhati-hati. Sebab, rumitnya permasalahan ini dan sangat terorganisir. Masalah TPPO adalah kejahatan serius yang harus ditangani tidak semata-mata menggunakan penegakan hukum. Namun perlu pendekatan khusus, utamanya yang menimpa anak-anak muda saat ini."Terkait korban dari TPPO ini kita tidak bisa melihat mereka orang yang terpisah dari proses hukum sehingga hak mereka juga dapat dipenuhi baik itu lewat pendamping hukum dan sebagainya," pintanya.Penanganan perkara ini harus melibatkan semua pihak. "Kami sampaikan bahwa walau Polisi bekerja seberat apapun masalah ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak," ungkapnya.Sosiolog Maluku, Paulus Koritelu, melihat dari perspektif sosiologi terkait penanganan TPPO di Maluku dengan kondisi tipologi kepulauan. Ada dua dimensi bisa menentunkan kasus ini siapa yang melakukan dan menjadi korban. "Memang realitas kehidupan saat ini bisa membuat orang terjebak ke dalam permasalahan TPPO. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab, kemudian dari sisi pelaku ini sendiri kami melihat bahwa ada perencanaan atau niat," katanya.TPPO berbeda dengan pelanggaran hukum lainnya. Karena faktanya tekanan ekonomi membuat orang dapat melakukan apa saja, meski hal yang dilakukan adalah salah. "Faktor wilayah kepulauan ini juga yang dapat menjadi penyebab rentan kendali sehingga kasus penjualan orang ini meningkat. Kami berharap penempatan aparat keamanan yang cukup di daerah pulau-pulau untuk memantau kasus TPPO ini," pintanya.Salah satu penyebab permasalahan ini juga akibat hadirnya media sosial yang dipergunakan melenceng dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat, agama maupun nasehat orang tua. "Ini suatu keprihatinan karena kekuatan media sosial yang mengambil alih semua hal sehingga pengaruh nilai adat dan nasehat orang tua serta nilai agama juga tidak diperhatikan lagi," sebutnya.Medsos bagi generasi muda saat ini telah dianggap sebagai salah satu kebutuhan hidup. "Karena faktanya anak-anak kita ini sudah menjadikan medsos sebagai kebutuhan mereka sehingga diperlukan perhatian khusus bagi orang tua dengan pendekatan agama agar anaknya bisa menjadi baik," harapnya. (PNO-12)
14 Jul 2023, 12:01 WIT
Festival Kasumasa Biak Bakal Dimeriahkan Dengan Lomba Paduan Suara Dan Panen Raya Hasil Kebun
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Festival Kasumasa Byak sebagai bagian dari kegiatan menyongsong Sail Teluk Cenderawasih (STC) akan berlangsung dari tanggal 14–17 Juli 2023 hanya akan diisi dengan kegiatan Paduan Suara berbahasa daerah (bahasa Biak) dan pelaksanaan panen raya hasil kebun petani.Paduan suara akan dilaksanakan setelah pembukaan Festival Kasumasa di Grand KSL Ballroom, Jumat (14/07/2023) hari ini. Sebanyak 34 peserta termasuk dari 1 BUMN (Bank Papua), Kepolisian, dan Kementrian Agama serta 31 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ikut mengambil bagian dalam lomba paduan suara itu. Setiap peserta wajb membawakan lagu wajib dengan judul WAMPASI WAMBAREK dan satu lagu pilihan. Adapun lagu pilihan antara lain; Irian Sup Mambesak, Mafafu Romawa, Barupu dan Sup Yenaiwa. Semua lagu akan dinyanyikan dengan Acapella (tanpa iringan musik)“Ada dua agenda penting dalam Festival Kasumasa Byak (FKB) tahun ini, lomba padua suara dan panen raya hasil pertanian di kampung Rimba Jaya tanggal 15 Juli 2023,” kata Ketua Panitia FBMW dan Festival Kasumasa tahun 2023, dr. Ricardo Ricard Mayor, M.Kes.“Sementara ibadah pengucapan syukur HUT Pemerintahan di Biak Numfor yang ke-105 dirangkaikan acara penutupan FKB dan hiburan tanggal 17 Juli 2023 di lokasi pantai Nirmala Beach, ex BMJ,” tambahnya.Sekedar diketahui, adapun ke-34 peserta paduan suara yang akan ikut antara lain; Bank Papua, SKB, BPKAD, SETDA, DIKBUD, DINSOS, KEMENAG, DISNAKER, DISPORA, . POLRES,PERTANIAN,DLH, DISKOMINFO, DISHUB, DISPAR, Dinas Satpol PP, Disperindag, Disdukcapil, BKPSDM, RSUD Biak, Dinas PUPR , DISPERKIM, DP3AKB, DISKOP.UMKM, DPMPTSP, BPBD BN, DISPERIK/DKP, INSPEKTORAT, DINKES, SATPOL PP, SETWAN, BAPPEDA, DISTRIK BIAK KOTA dan DPMK. (PNO-12)
14 Jul 2023, 11:13 WIT
Wakapolda Papua Berikan Arahan Kepada Personel Polres Nabire dan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda
Papuanewsonline.com, Nabire - Bertempat di Aula Wicaksana Laghawa Polres Nabire, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H., memberikan pengarahan kepada personel Polres Nabire dan personel Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Papua, Kamis (13/7/2023). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dir Samapta Polda Papua, Kombes Pol Sondang Richman Daniel Siagian, S.I.K, Dirpamobvit Polda Papua, Kombes Pol Dede Alamsyah, S.I.K, Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol Gustav Robby Urbinas, S.H., S.I.K., M.Pd, Kapolres Nabire, AKBP I Ketut Suarnaya, S.I.K., M.H serta sejumlah pejabat utama Polres Nabire dan Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Papua dan personel.Dalam sambutan awal, Kapolres Nabire menyampaikan terima kasih kepada Wakapolda atas kehadirannya di Polres Nabire dan mengapresiasi kinerja personel dalam melaksanakan tugas pengamanan VVIP dengan baik selama kunjungan RI 2 ke Nabire.“Kami mohon bimbingan dan arahan serta penekanan dari bapak Wakapolda Papua dalam membawa Polri khususnya Nabire agar dapat menjaga Papua,” ucapnyaSelanjutnya, Wakapolda Papua memberikan arahan kepada seluruh personel yang hadir. Dirinya menyampaikan terima kasih atas kinerja yang baik dalam pengamanan VVIP RI 2. “Tentunya sesuatu tidak ada yang sempurna dan kekurangan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, saling melengkapi dan bekerja sama adalah kunci kesuksesan,” ucap WakapoldaDalam pengarahannya, Wakapolda mengingatkan agar tidak terjadi pelanggaran narkoba, LGBT, dan penjualan senjata api di tengah anggota polisi. Dirinya menekankan pentingnya netralitas dan menjaga nama baik Polri.Selain itu, Wakapolda juga berpesan agar sebagai seorang komandan, harus bisa menerima keluhan dari anggotanya sebagai langkah untuk mencegah gangguan di masa depan. “Nabire akan menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, sehingga akan ada banyak peluang dan perencanaan yang baik diperlukan. Dan dalam melaksanakan tugas Polisi, pentingnya pelayanan publik yang baik dan menjadi abdi negara yang baik,” jelas Ramdani. Ia juga menegaskan bahwa kesuksesan tidak akan tercapai tanpa perencanaan dan solidaritas.“Kita harus mempedomani penyampaian bapak kapolri yaitu menjadi pelayan publik baik dan abdi megara yang baik adalah kehormatan kita dan tiada kesuksesan tanpa perencanaan dan kesolidaritas,” tegas Wakapolda.Terakhir, Wakapolda mengingatkan personel untuk tidak meninggalkan agama, rekan-rekan polisi, dan orangtua. Pesan ini merupakan pengingat agar tetap berpegang pada nilai-nilai yang penting dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (PNO-12)
14 Jul 2023, 08:50 WIT
Personil Ops Damai Cartenz Dihadang dan Diserang Dengan Senjata Tajam Oleh OTK
Papuanewsonline.com, Jayapura- Personil Ops Damai Cartenz 2023 mendapat Penghadangan jalan oleh sekelompok Orang Tidak Dikenal (OTK) di Dogiyai pada saat hendak mengantarkan satu anggota Ops Damai Cartenz yang mengalami sakit untuk berobat ke Rumah Sakit Paniai, Kamis (13/7/2023).Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2023, Kombes. Pol. Donny Charles Go. S.I.K saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut."Bahwa benar, terjadi penghadangan dan penyerangan terhadap anggota Damai Cartenz sekitar pukul 11.00 WIT," ujar Donny.Lanjutnya, pada saat itu, anggota sedang mengantarkan rekannya yang sakit ke rumah sakit Paniai, ditengah jalan tepatnya di kampung Idakebo Distrik Kamuu utara, Dogiai, tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK) yang berjumlah tujuh orang.“Pada saat anggota kami hendak merespon penghadangan tersebut, dengan membuka pintu mobil, tiba-tiba dari belakang satu orang OTK melemparkan Kampak ke arah mobil yang mengakibatkan kaca pecah dan satu anggota kami mengalami luka di pelipis kiri terkena kampak,” lanjut Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz.Tidak hanya itu, ketujuh OTK tersebut juga sempat melakukan perampasan senjata namun tidak berhasil."Akibat dari kejadian tersebut, juga terjadi percobaan perampasan senjata sehingga secara terdesak anggota kami meresponnya dengan melakukan tembakan untuk membubarkan OTK dan melakukan pengejaran ke arah gunung," tambah Donny."Dari kejadian tersebut, anggota kami mengalami luka di bagian pelipis, dada belakang dan kepala belakang akibat terkena senjata tajam, juga terjadi kerusakan pada kaca mobil bagian belakang," tutup Kasatgas Humas Damai Cartenz. (PNO-12)
14 Jul 2023, 08:28 WIT
Program Si-ipar Membuat Anak-anak Di Jayawijaya Semakin Semangat Untuk Belajar
Papuanewsonline.com, Jayapura -Personel Satgas Binmas Ops Rasaka Cartenz-2023 Polres Jayawijaya kembali melaksanakan kegiatan Polisi Pi Ajar (Si-Ipar) bagi anak binaannya di Asrama Masyarakat Yalimo, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (13/7/2023). Bripda Silvester Pardomuan D. Pone selaku pengajar memulai kegiatan mengajar dengan doa bersama anak-anak binaannya. Selanjutnya, ia pun mengabsen anak-anak yang hadir dalam kegiatan tersebut.Dalam kegiatan ini, personel Satgas Binmas Rasaka Cartenz mengajarkan pengenalan angka, penjumlahan, dan menulis kepada 7 anak dari total 16 anak binaan. Kehadiran anak-anak masih kurang karena beberapa dari mereka masih membantu orang tua bekerja di kebun dan berjualan di pasar. Ketujuh anak ini juga diuji untuk melihat peningkatan kemampuan mereka. Caranya melalui pemeriksaan tugas PR yang telah diberikan pada hari sebelumnya.Program Si-Ipar disambut baik oleh masyarakat setempat karena kehadiran anggota Satgas Rasaka Cartenz telah membantu pendidikan anak mereka. Hal ini berdampak terlaksananya kegiatan pembelajaran dengan lancar. Anak-anak menunjukkan antusiasme dan semangat mempelajari pengenalan angka, penjumlahan, dan menulis. Melalui pembelajaran ini, diharapkan anak-anak binaan dapat memperoleh ijazah kesetaraan atau mengikuti ujian paket A."Program Si-Ipar di Jayawijaya berjalan lancar dan mayoritas anak binaan kami bisa memahami materi dengan baik. Namun masih terdapat beberapa anak yang lambat dalam menangkap materi pembelajaran, " ungkap Bripda Silvester Pardomuan D. Pone. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua selaku Kasatgas Humas Ops Rasaka Cartenz 2023 Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom. mengatakan, Program Si Ipar yang terus dilakukan secara rutin dapat memberikan motivasi dan semangat bagi anak-anak di wilayah tersebut untuk meningkatkan kemampuan belajar mereka. Program ini sangat bermanfaat terutama bagi anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.“Program yang digagas Ops Rasaka Cartenz 2023 merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan. Diketahui IPM di Kabupaten Jayawijaya masih rendah yakni dengan angka 58,03," paparnya.(PNO-11)
14 Jul 2023, 08:18 WIT
Jenazah Korban Kecelakaan Pesawat Sam Air PK-SMW Diserahkan TIM DVI Kepada Pihak Keluarga
Papuanewsonline.com, Jayapura - Tim DVI Polda Papua melakukan penyerahan jenazah korban kecelakaan pesawat Sam Air PK-SMW kepada pihak keluarga, Kamis (13/7/2023). Penyerahan dilakukan di Pemulasaran Rumkit Bhayangkara TK II Jayapura. Acara tersebut dihadiri oleh Kabiddokkes Polda Papua, Kombes Pol dr. Nariyana, S.Ked., M.Kes, selaku DVI Commander Provinsi Papua, Karumkit dan Tim DVI Biddokkes-RS Bhayangkara, Inafis Ditreskrimum Polda Papua, pihak Sam Air PK SMW, dan keluarga korban.Dalam penyampaian Kabid Dokkes Polda Papua, Kombes Pol dr. Nariyana, M.Kes, menyatakan bahwa jenazah tersebut akan diserahkan kepada pihak maskapai dan kemudian diberikan kepada keluarga untuk selanjutnya disemayamkan. “Sebelumnya, jenazah telah kami identifikasi berdasarkan data danjuga DNA yang ada,” tutur Kabid Dokkes.Pihak Sam Air juga menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi dan berterima kasih kepada Dokkes Polda Papua atas bantuannya dalam mengidentifikasi korban. Pihaknya berharap agar jenazah dapat disemayamkan dengan baik oleh keluarga. Rencananya, jenazah korban akan dibawa ke kampung halamannya masing-masing untuk disemayamkan.Pukul 09.00 WIT, penyerahan dilakukan dengan menyerahkan enam peti jenazah kepada pihak keluarga. (PNO-12)
14 Jul 2023, 08:09 WIT
Sidang Lanjutan JR dan SH Kembali Bergulir Hari Ini di Pengadilan Tipikor Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura- Sidang perkara dugaan korupsi yang menyeret Eks Plt Bupati Mimika Johanes Rettob dan Direktur Asian One Air Silvi Herawati, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Jayapura, Jumat (14/7/2023).“ Iya Sidang lanjutan perkaranya sesuai jadwal, akan dilaksanakan siang ini jam 1 siang,” ujar Kasi Penkum Kejati Papua, Aguwani SH.MH melalui pesan singkat via WhatsApp Jumat (14/7/2023), pagi.Aguwani mengatakan bahwa Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Johanes Retob dan Silvi Herawati, kembali digelar hari ini, dengan agenda pemeriksaan saksi.“ Sidang hari ini masih dengan agenda pemeriksaan saksi, sidang perkara ini dijadwalkan mulai pukul 1 siang,” Teranganya.Aguwani menjelaskan pada sidang Selasa pekan kemarin JPU menghadirkan 5 Orang saksi diantaranya, Jeiner Riche Lumentut (operator program Dinas Perhubungan Kab.Mimika 2004-2022), Marthen Tappi Malissa (Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 2015-2017) Yan Slamet Purba (, Kepala Kesbangpol Saat ini, dan Mantan Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kab.Mimika 2015), Ida Wahyuni (Kepala Dinas Perhubungan 2022),Yohana Paliling ( Kepala Bapeda).Sementara itu Diketahui sidang perkara dugaan korupsi dengan kerugian negara 69 Miliar Rupiah ini, juga digelar pada Selasa (11/7/2023), pecan kemarin.Terpantau, sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi dari (JPU) Jaksa Penuntut Umum Kejati Papua ini, berjalan cukup alot, karena terjadi adu argument saat JPU menghadirkan mantan Kepala Dinas Perhubungan tahun 2022, Ida Wahyuni sebagai saksi di depan majelis hakim.Dari sederetan keterangan saksi Ida Wahyuni menyebutkan bahwa helikopter yang dibeli melalui APBD Mimika Tahun 2015 itu tak bertuan, karena barang mewah tersebut bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.Ida menegaskan di depan majelis hakim bahwa, helikopter tersebut hingga kini meninggalkan hutang Pajak pada Dirjen Bea dan Cukai, selain itu Asian One Air hingga kini belum melaksanakan kewajiban pembayaran biaya sewa kepada Pemda Mimika.Usai mendengar keterangan saksi, penasehat hukum dari terdakwa Johanes Rettob maupun Silvi Herawati diberikan kesempatan dari majelis hakim untuk bertanya kepada saksi Ida Wahyuni, tentang pengetahuanya tentang pengadaan serta pengelolaan pesawat dan helicopter pemkab Mimika yang saat ini jadi obyek perkara, namun Ida selaku mantan Kadis Perhubungan ini tampak siap, karena menjawab semua pertanyaan sesuai tupoksinya sebagai Kepala Dinas.Pantauan media Papuanewsonline.com terdakwa Johanes Rettob tersulut emosi saat diberikan kesempatan dari majelis hakim untuk bertanya kepada saksi Ida Wahyuni. Karena terdakwa JR langsung bertanya kepada saksi dengan nada suara yang tinggi, melihat hal itu Ketua majelis hakim langsung menegur terdakwa.Dokumen Dirjen Bea Dan Cukai Bocor, Helicopter Pemkab Mimika Diduga Kuat LeasingSederetan fakta mulai muncul dalam persidangan Plt Bupati Mimika nonaktif Johanes Rettob dan Direktur Asian One Air Silvi Herawati, dimana Helicopter Pemkab Mimika dibeli dengan APBD Mimika Tahun 2015 tersebut, merupakan Leasing.Leasingnya Helicopter ini, selain keterangan saksi di persidangan, diperkuat satu bundel dokumen dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterimah Media Papuanewsonline.com, Minggu (9/7/2023), dari dokumen ini menyebutkan bahwa Helicopter yang katanya dibeli dengan APBD Tahun 2015 ini, sesuai fakta bukan milik Pemerintah Daerah Kabupetan Mimika.Helicopter Airbus H125 yang menjadi obyek perkara dugaan korupsi ini, tercatat pada Direktorat Bea Cukai sebagai barang Sewa.Dari Dokumen dan data yang dimiliki Media ini, ternyata Helicopter Airbus H125 merupakan Leasing, karena ada dokumen Perjanjian sewa menyewa antara, PT Asian One Air yang beralamat dan berkantor di Citylcfts Sudirman Lantai 21 Room 16, Jl K.H Mas Mansyur 121 Jakarta 102220 Indonesia (Sebagai Penyewa) dan Helicopter Centre Malaysia Internasional Aerospace Centre (MIAC), Sultan Abdul Aziz Sha Airport, 47200, Subang, Selangor Malaysia (Sebagai Pemberi Sewa). Sebagaimana perjanjian sewa menyewa itu, dibuat dan ditandatangani kedua bela pihak pada tanggal 11 Juli 2019.Sebagaimana perjanjian tersebut, penyewa dalam hal ini Asian One Air menyewa satu Helikopter Airbus H125 dengan tanda daftar TBA (nomor seri pabrikan 8150) untuk beroperasi di wilayah Indonesia.Mengawali hasil kesepakatan kedua pihak untuk sewa menyewa Helicopter ini, tercantum pada pasal 4 yang mengatur tentang Security Deposit, Asian One Air bersedia membayar Helicopter Airbus H125 senilai USD 15.000 per bulan dengan Minimum Guarantee Hours adalah 60 jam per bulan, yang nantinya akan dibayarkan melalui BNK; HSBC BNK Malaysia Berhad, dengan Nomor Nomomor Rekening: 201-059979-726 (USD Account), Swift Code: HBMBMYKL.Kedua pihak bersepakat bahwa, Tanggal mulai sewa terhitung mulai 19 Agustus 2019, Helicopter ini wajib dikembalikan Asian One Air kepada Airbus pada lokasi awal serah terima yang sama pada akhir masa sewa selesai.Hingga berita ini dipublikasikan, pihak manajement PT Asian One Air belum dapat dikonfirmasi.Diketahui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Bea Cukai juga memiliki Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;Diantaranya Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(PNO/01)
14 Jul 2023, 02:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
