Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Memasuki Perayaan Idul Adha 1444 Hijriah, Pj Bupati Mappi Kurbankan 7 Ekor Sapi Kepada PBHI
Papuanewsonline.com, Mappi– Pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang ditetapkan pemerintah jatuh pada 29 Juni 2023, Pemerintah Kabupaten Mappi dalam hal ini Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si kembali berkurban. Ada tujuh ekor sapi yang akan dikurbankan oleh Pj Bupati Mappi melalui Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Mappi. Sapi kurban diserahkan Selasa (20/6/2023) di halaman Pendopo Kabupaten Mappi. Turut hadir Pj Ketua TP PKK Mappi, Ny Stefanie Gabriella Gomar, Forkopimda dan beberapa pejabat lingkup Pemkab Mappi. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar mengatakan hewan kurban yang diserahkan oleh Pemkab Mappi ini akan dibagikan kepada umat melalui PHBI. Secara terinci, hewan kurban dibagikan ke beberapa masjid yakni 2 ekor di Kepi, 1 ekor untuk Distrik Haju, 1 ekor untuk umat di Etji, 1 ekor untuk Senggo, 1 ekor untuk umat di Kampung Mur dan satu ekor untuk umat di Bade. “Semoga hewan kurban ini dapat bermanfaat dan dapat dibagikan kepada umat dalam rangka merayakan Idul Adha. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh umat atas dukungan untuk kami Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan di Kabupaten Mappi,” ungkap Pj Bupati. Ketua PHBI Mappi, Eko Pambudi mengungkapkan apresiasi kepada Pj Bupati atas bantuan hewan kurban kepada umat yang disalurkan melalui beberapa masjid. Hewan kurban akan dipotong mulai 29 Juni yang bertepatan dengan 1 Zulhijah 1444 Hijriah. “Kami mewakili umat Islam, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pj Bupati, mudah-mudahan bantuan dari Bapak bermanfaat untuk umat dan kami mewakili umat sampaikan terima kasih semoga bapak tetap sehat dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Mappi,” ujar Eko Pambudi. (PNO-12)
21 Jun 2023, 16:14 WIT
Pemkab Mappi Persiapkan Seluruh Kesehatan Dan Administrasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Luar Negeri
Papuanewsonline.com, Mappi - Mantapkan seluruh proses persiapan baik kesehatan dan administrasi sepuluh (10) Calon Mahasiswa Baru anak asli Papua asal kabupaten mappi yang lolos seleksi beasiswa Luar Negeri di Institute Of The Pasific United New Zealand. Penjabat Bupati Mappi adakan pertemuan perdana bersama calon mahasiswa baru dan orang tua wali untuk mendengar langsung seluruh persiapan, keluhan dan harapan. Pertemuan Penjabat Bupati Mappi bersama calon mahasiswa baru dan orang tua wali tersebut diadakan di pendopo pada tanggal 19 Juni 2023, dan pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai penanggung jawab. Calon mahasiswa baru yang lolos seleksi yakni Jeini W. J Tiginimu, Godeliva A. Yowot, Junita A. C Kurumop, Norce Rumaseuw, Paulina O. M Chausumohoi, Labertus Way, Irenia D.S Peragi, Meilania Dumgair, Kristian V. Gobay dan Febriana Tikwinem.Penjabat Bupati Mappi sampaikan, terima kasih kepada Kabag Kesra bersama seluruh staf jajaran yang telah mempersiapkan seluruh kesiapan kesehatan dan administrasi untuk calon mahasiswa baru yang akan mengikuti kuliah diluar negeri. Terima kasih juga kepada orang tua wali dari para calon mahasiswa baru yang telah bersedia dan memberikan tanggung jawab penuh kepada pemerintah daerah untuk kuliahkan anak-anak di luar negeri di Institute Of The Pasific United New Zealand."Terima kasih juga kepada jajaran DPRD dan selalu organisasi perangkat paerah lebih khusus bagian kesejahteraan masyarakat yang telah mendukung dan mempersiapkan seluruh tahapan sehingga para siswa yang mengikuti tes bisa lolos dengan hasil yang luar biasa. Patutnya kita bersyukur karena semua yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan, kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, Tuhanlah yang bisa menentukan seluruh tahapan dan proses," ucap Penjabat Bupati, belum lama ini.Pemerintah daerah memohon maaf, ungkap Penjabat Bupati, dikarenakan keterlambatan penyaluran dana otonomi khusus, memang proses persiapan calon mahasiswa baru sudah harus dilakukan dari bulan April dan Mei, tetapi karena terkendala sehingga baru dipersiapkan dibulan ini. Calon mahasiswa baru yang kuliah diluar negeri dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana otonomi khusus tahun anggaran 2023.Lanjutnya, setelah bekerja sama dengan Institute Of The Pasific United New Zealand dan melalui seluruh tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan secara konsisten, hingga bisa memperoleh hasil yang baik sesuai dengan kemampuan siswa tersebut, maka 10 calon mahasiswa baru bisa lolos seleksi beasiswa. Tahapan seleksi benar-benar dilakukan sesuai dengan kemampuan dari siswa tersebut, dan tim seleksi tidak melihat dari latar belakang siswa tersebut," entah itu mau anak pejabat atau anak masyarakat biasa semua sama," nilai yang diperoleh adalah hasil dari kemampuan siswa itu sendiri."Dengan pertemuan ini pemerintah daerah ingin mendengarkan langsung hal-hal apa yang mau disampaikan kepada kami pemerintah daerah dan anak-anak kami, kemudian kesempatan ini juga anak-anak kami yang nanti kuliah diluar negeri, hal-hal apa yang ingin kalian sampaikan kepada pemerintah daerah. Supaya dengan semua hal-hal yang disampaikan bisa menjadi bekal bagi anak-anak kami dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah," ujarnya.Selain itu, Penjabat Bupati berharap, agar calon mahasiswa baru bisa tetap menjaga kesehatan dengan baik, kurang lima (5) bulan calon mahasiswa baru akan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan perkuliahan dan budaya masyarakat disana. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mendukung siswa tersebut yang ingin kuliah diluar negeri, dan akan dilakukan seleksi secara bertahap untuk kedepannya.Diketahui, calon mahasiswa baru yang lolos seleksi beasiswa atas nama Irenia D.S Peragi, batal mengikuti kuliah diluar negeri di Institute Of The Pasific United New Zealand, dikarenakan calon mahasiswa baru tersebut tidak bersedia. Mendengar hal itu dalam waktu dekat pihak pemerintah daerah akan bertemu dengan calon mahasiswa baru tersebut untuk mendengarkan langsung permasalahan dari siswa tersebut. Dari pantauan media ini, orang tua dan calon mahasiswa baru sangat merespon baik kebijakan pemerintah daerah yang telah mendukung anak-anak asli mappi kuliah diluar negeri, dikarenakan ini kebijakan yang pertama kali anak-anak mappi bisa kuliah diluar negeri. Dan banyak calon mahasiswa baru yang punya cita-cita besar salah satu ingin menjadi pilot. (PNO-12)
21 Jun 2023, 15:47 WIT
Pj. Gubernur Papua Selatan Dan Danrem 174/ATW Serta Rombongan Kunjungi PLBN Yetetkun
Papuanewsonline.com, Boven Digoel- Kunjungan Kerja Bpk. Dr Ir Apolo Safanpo, ST., MT (PJ. Gubernur Papua Selatan) yang didampingi oleh Brigjen TNI Agus Widodo, S.I.P., M.Si (Danrem 174/ATW) beserta rombongan diwilayah Kodim 1711/BVD dipimpin oleh Letkol Czi Agustinus Ressa Sala'pa, S.T M.I.P, dalam rangka peninjauan PLBN Yetetkun sekaligus tatap muka dengan Masyarakat Kampung Yetetkun dihadiri 200 orang. Bertempat di PLBN Yetetkun Jln. Trans Lintas Batas Kp. Yetetkun Distrik Ninati Kab. Boven Digoel Prov. Papua Selatan. Selasa (20/06/2023).Agenda dalam kunjungan kerja tersebut untuk meninjau kesiapan Oprasional baik fasilitas maupun petugas yang mendukung PLBN Yetetkun dimana dalam waktu dekat akan diresmikan oleh Bapak Presiden Indonesia sekaligus tatap muka dengan warga masyarakat Kampung Yetetkun. Serta Penyerahan bingkisan dari PJ. Gubernur Papua Selatan, Danrem 174/ATW, Danlantamal IX Merauke, Danlanud Merauke dan Bupati Boven Digoel kepada 2 (dua) orang Perwakilan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/WRG dan 7 (tujuh) orang perwakilan Masyarakat Kampung Yetetkun. Dalam sambutan PJ. Gubernur menyampaikan bahwa Kami dari pemerintah Provinsi Papua Selatan sangat berharap kepada TNI-Polri dan masyarakat untuk bekerja sama menjaga PLBN ini yang telah di bangun oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan menambah fasilitas PLBN Yetetkun dan dari hasil peninjauan ini kami akan melaporkan hasilnya kepada Menteri dan dilanjutkan kepada Bapak Presiden, kami harapkan Bapak Presiden yang akan datang untuk meresmikan PLBN Yetetkun. Kegiatan tatap muka ditutup dengan pernyataan sikap dari masyarakat menolak adanya hal-hal yang terjadi serupa di pegunungan yang diwakili oleh Bpk. Jeremias J (Kepala Kampung Yetetkun).“Selaku Kepala Kampung Yetetkun Mewakili Masyarakat Kampung Yetetkun mengucapkan selamat datang dan kami sangat senang Bpk. PJ. Gubernur Papua Selatan beserta rombongan sudah mau melupakan waktu untuk datang melihat kami di kampung Yetetkun dan Kami di wilayah timur PLBN Yetetkun tidak inginkan hal-hal serupa yang terjadi di pegunungan terjadi di wilayah kami, kami ingin maju, kami berterima kepada pemerintah daerah yang telah membangun PLBN Yetetkun yang sangat megah.” Ungkap Bpk. Jeremias J (Kepala Kampung Yetetkun). (PNO-12)
21 Jun 2023, 10:35 WIT
Didampingi Danrem 174/ATW, Pj Gub Papua Selatan Resmikan Rumah Baca Dan Tinjau Pos Satgas 725/WRG
Papuanewsonline.com, Boven Digoel - Komandan Kodim 1711/BVD Letkol Czi Agustinus Ressa Sala'pa, S.T M.I.P dampingi Pj. Gubernur Provinsi Papua Selatan Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT., bersama Danrem Brigjen TNI Agus Widodo, S.I.P., M.Si beserta rombongan resmikan rumah baca serta peninjauan Kondisi Pos Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/WRG dan pemberian bingkisan kepada perwakilan anak-anak pelajar SD Kampung Kombut yang dihadiri 100 Orang. Bertempat di kp. kombut Distrik kombut kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan. Selasa (20/06/2023 ).Pembangunan Rumah Baca ini merupakan bentuk nyata TNI dalam mengcerdaskan generasi penerus bangsa khususnya yang berada diwilayah Perbatasan yang merupakan wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal).Peresmian rumah belajar di awali dengan pengguntingan pita oleh Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT (PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan) bersamai Brigjen TNI Agus Widodo, S.I.P., M.Si (Danrem 174/ATW) dan rombongan. Disela kegiatan peresmian rumah belajar oleh Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT (PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan) dan Brigjen TNI Agus Widodo, S.I.P., M.Si (Danrem 174/ATW) memberian bingkisan kepada perwakilan anak-anak pelajar SD Kampung Kombut Distrik Kombut Kab. Boven Digoel Prov. Papua Selatan dan lanjut melaksanakan peninjauan Kondisi Pos Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 725/WRG serta penyerahan bingkisan kepada Danpos Kombut Yonif 725/WRG. (PNO-12)
21 Jun 2023, 10:09 WIT
Menteri Hukum & Ham: Apresiasi Putri Ariani Menjadi Duta Kekayaan Intelektual 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta – Tampil memukau dengan membawakan lagunya sendiri, Loneliness, Remaja asal Indonesia, Putri Ariani mengguncang dunia lewat ajang pencarian bakat internasional America’s Got Talent (AGT). Putri bahkan mendapatkan golden buzzer dari salah satu juri AGT, Simon Cowell yang memastikannya tampil langsung ke babak final. “She’s briliant”, demikian jawaban Simon saat ditanya alasan memencet golden buzzer untuk Putri.Nama putri kemudian turut mengharumkan bangsa Indonesia. Atas prestasi yang membanggakan tersebut, Presiden Jokowi bahkan mengundangnya ke Istana pada Rabu silam (14/06).Sebagai apresiasi atas karya ciptanya tersebut, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga turut berinisiatif menganugerahkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Putri dan kedua orangtuanya.“Putri Ariani telah berhasil mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas talenta luar biasa Putri serta kedua orangtuanya yaitu Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianty,” ujar Yasonna pada Selasa (20/06/2023), di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan.Apresiasi yang diberikan Yasonna berupa pemberian piagam serta surat pencatatan hak cipta atas dua lagu Putri yang berjudul 'Loneliness' dan ‘Permata Indah Dunia’.“Surat pencatatan ini penting karena sebagai bukti awal kepemilikan karya sehingga apabila suatu saat terjadi sengketa, sudah jelas dokumen legalnya bahwa kedua lagu ini adalah milik Putri. Pelindungan hak cipta sendiri sebetulnya bersifat deklaratif yaitu otomatis begitu karya dipublikasikan,” terang Yasonna yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto.Yasonna juga menambahkan bahwa pengumpulan royalti untuk pencipta lagu dan performer lagu/musik telah memiliki aturan dan sistem melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dia mendorong LMKN untuk senantiasa memperluas dan mempererat kerja sama dengan para musisi baik di pusat maupun daerah-daerah di Indonesia agar pengumpulan dan distribusi royalti di Indonesia bisa memberikan kesejahteraan pada para musisi.Selain itu, Kemenkumham juga menunjuk remaja yang berasal dari Bantul Yogyakarta dengan nama lengkap Ariani Nismaputri asal Bantul ini untuk menjadi Duta Kekayaan Intelektual 2023. Putri akan menjadi mitra Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham untuk mempromosikan pentingnya pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) pada masyarakat, utamanya anak muda.“Harapannya, agar Ananda Putri dapat melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi Kekayaan Intelektual sehingga menginspirasi anak-anak bangsa untuk terpacu mengembangkan bakat, terus berkarya menggunakan kekayaan intelektual, memberdayakan kreativitas secara positif, dan berusaha secara kompetitif serta meraihnya secara sportif,” tambah Yasonna.Kemenkumham melalui DJKI juga secara aktif turun ke berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan sosialisasi kekayaan intelektual melalui beberapa program di antaranya Mobile IP Clinic, IP and Tourism, seminar IP Talks. Sebut saja kemaren pada tanggal 17 - 18 Juni 2023, DJKI baru saja menyelenggarakan kegiatan IP and Tourism di Kepulauan Riau (Kepri) untuk mendorong pariwisata berbasis Kekayaan Intelektual disana.Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen yang ditemui saat acara penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan mengatakan DJKI juga aktif membuat konten dan publikasi melalui kanal media sosial dan media massa untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman anak muda terhadap kekayaan intelektual. Masyarakat juga bisa berkonsultasi langsung melalui kanal layanan informasi dan aduan yang telah disediakan, yaitu livechat, email, Siviki, Call Center, dan sosial media.“Kami berharap dengan dijadikannya Putri Ariani yang memiliki kecintaan pada dunia musik dan mampu bernyanyi serta memainkan alat musik hingga menciptakan lagu dalam hitungan waktu yang singkat ini dapat menginspirasi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan pelindungan kekayaan intelektual melalui DJKI,” pungkas Min. (PNO-12)
20 Jun 2023, 18:01 WIT
Presiden Jokowi Bersama Ibu Iriana Lakukan Kunjungan Kerja Ke NTB
Papuanewsonline.com, NTB - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa, 20 Juni 2023, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.30 WIB. Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Presiden dan Ibu Iriana direncanakan langsung menuju Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU. Di sana, Presiden diagendakan untuk melakukan peninjauan proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju NTB adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (PNO-12)
20 Jun 2023, 17:45 WIT
Pimpin Apel KORPRI, Pj Bupati Mappi: Tingkatkan Inovasi Dan kreatifitas Dalam Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Mappi – Jajaran Pemerintah Kabupaten Mappi kembali menggelar apel KORPRI yang dilaksanakan setiap tanggal 17 bulan berjalan. Apel yang digelar Senin (19/6/2023) di halaman Gor Kepi dipimpin oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si dan diikuti seluruh ASN baik PNS maupun PPPK serta pegawai kontrak daerah. Pada kesempatan itu, Pj Bupati menyampaikan beberapa arahan kepada seluruh perangkat daerah dan juga menyerahkan SK PNS bagi 79 CPNS formasi K2. Pj Bupati mengungkapkan, setahun lalu dilaksanakan apel KORPRI perdana. Kala itu sudah disampaikan beberapa hal diantaranya kedisiplinan kepada seluruh ASN dan PKD. Juga meminta adanya inovasi dan kreatifitas yang bisa mendukung Pemda dalam rangka peningkatan pelayanan publik. “Saya saat itu berjanji akan beri reward, dapat promosi jabatan namun berjalan waktu selama setahun, mungkin ada yang sudah buat tapi ada juga yang belum, atau juga belum laporkan kepada saya selaku Pj Bupati. Ini jadi motivasi kepada kita semua supaya ke depan bisa melakukan terobosan baru, inovasi baru dalam rangka pelayanan publik,” ungkapnya. Terkait penyerahan SK PNS kepada 79 CPNS formasi K2, ia meminta agar bisa membantu kinerja Pemkab Mappi. Apalagi dengan adanya relokasi ratusan PNS dari Pemkab Mappi ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang tentunya akan mempengaruhi kinerja pelayanan Pemda baik di tingkat OPD, distrik hingga kelurahan. Pj Bupati meminta seluruh jajaran untuk bergandengan tangan dan bersatu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kinerja kepala OPD. Sebab keterbukaan informasi dan pengelolaan anggaran di setiap OPD sudah diterapkan demi pelayanan kepada masyarakat. Selama setahun menjabat dan melakukan evaluasi kinerja, Pj Bupati menilai ASN dan PKD belum bisa merubah pola kerja yang masih menunggu perintah, menunggu arahan dan menunggu petunjuk. “Pola kerja ini tidak boleh, sudah bukan zamannya lagi. Pemerintahan ini dinamis sekali dan pemerintah ini fleksibel kalau menunda pekerjaan nanti besoknya akan tertunda terus, yang sekarang saja belum selesai,” tegas Pj Bupati. Ia mencontohkan, penyelesaian pengangkatan formasi honorer sebanyak 450. Keterlambatan ini akhirnya jadi kendala pemberian kuota CPNS bagi Pemkab Mappi jika tak juga diselesaikan. Sementara masih ada 2700 lebih honorer yang masih menunggu. Kebiasaan menunda pekerjaan juga diungkapkan Pj Bupati berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik yang sampai saat ini belum ada OPD yang melakukan pelelangan. Untuk itu ia menegaskan agar kepala OPD selaku kuasa pengguna anggaran tidak lagi menunda pekerjaan. Dalam waktu dekat, di Bulan Juni atau Juli, akan dilakukan evaluasi kinerja mulai dari kepala sekolah, kepala puskesmas, pimpinan OPD, staf ahli dan asisten. Evaluasi kinerja dalam rangka melihat kesesuaian jabatan yang diemban apakah masih sesuai kinerjanya atau perlu dirotasi, mutasi, atau demosi. Evaluasi akan dilakukan oleh asesor yang hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Pj Bupati untuk mendapatkan rekomendasi menempati jabatan tinggi pratama, jabatan pengawas dan administrator. Evaluasi ini juga berlaku bagi PNS dan pejabat di distrik yang selama ini tidak pernah berada di tempat tugas tapi selalu menuntut hak sementara tugas dan kewajiban tidak dilaksanakan. Pj Bupati meminta kepala OPD atau kepala distrik tidak perlu takut untuk tidak membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) kepada pegawai yang tidak pernah berada di tempat tugas. Sebab TPP bukan hak, hanya kebijakan dari pemerintah daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Di lingkup Pemkab Mappi atas kebijakan Pj Bupati, TPP ini sudah dinaikkan dan tidak dibayarkan per enam bulan tapi tiap tiga bulan. “Kepala distrik dan kepala OPD tidak perlu takut untuk tidak membayar TPP, kalua ada yang datang bawa kampak lapor ke Polisi,” tegasnya. Terkait perkembangan pengangkatan 450 PKD jadi CASN yang sudah diumumkan, Alian Honorer Nasional di Kabupaten Mappi sudah menyampaikan sanggahan dan memang ada beberapa nama yang ganda. Pj Bupati berharap proses ini bisa secepatnya diselesaikan. Pemkab Mappi juga sedang berjuang melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk pengangkatan Pegawai Kontrak Daerah (PKD) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk sementara ada 823 kuota untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. “Kita masih lobi dan minta bertambah karena jumlah PKD cukup banyak terutama tenaga teknis lain, nakes dan guru,” jelasnya. Formasi ini akan diumumkan secara resmi, sehingga PKD yang memenuhi syarat bisa mengajukan ke tim di BKPSDM dalam rangka verifikasi dan validasi. Salah satu syarat utama pengangkatan PPPK adalah yang berusia di atas 35 tahun. Pada kesempatan itu pula, Pj Bupati menyampaikan terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Tahun 2024. Ia menginstruksikan agar PNS dan PKD tidak terlibat politik praktis. Apabila ada temuan maka konsekuensinya adalah pemeceatan. Tidak hanya ASN dan PKD, kepala kampung yang juga mendaftar dan nantinya ditetapkan sebagai calon anggota legislatif harus mengundurkan diri. Itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 74 dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa. “Kepala kampung yang sudah daftar caleg, sudah jelas aturannya tidak boleh terlibat dalam parpol dan jadi anggota parpol. Baik kepala kampung, PKD dan ASN yang terlibat segera dilaporkan dan diusulkan pemecatan,” ujar Pj Bupati. Masih dalam rangka Pemilu, bulan depan akan dilakukan deklarasi damai bagi PNS, PKD, TNI dan Polri serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dalam rangka menjaga situasi kamtibmas di Mappi. Hal terakhirnya yang disampaikan Pj Bupati adalah terkait penetapan APBD Perubahan Tahun 2023 yang akan dijadwalkan pada Juli 2023 mendatang. Sehingga bisa dilanjutkan untuk penyusunan APBD Tahun 2024 pada Oktober atau November. (PNO-12)
20 Jun 2023, 17:34 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
