Warga Sipil Tewas di Tembagapura, BADKO HMI Papua Soroti Operasi Aparat
Insiden penembakan yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai dua lainnya di Distrik Tembagapura kembali memicu sorotan terhadap perlindungan masyarakat sipil di Papua.
Papuanewsonline.com - 11 Mei 2026, 19:06 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Mimika – Seorang warga sipil bernama Nemia Zanambani dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak dalam operasi aparat keamanan di Distrik Tembagapura pada Senin, 2 Maret 2026. Selain korban meninggal dunia, dua warga sipil lainnya juga dilaporkan mengalami luka-luka. Informasi yang dihimpun dan telah dipublikasikan menyebutkan bahwa beberapa anak turut diamankan dan dibawa ke markas militer setempat.
Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Bidang Hukum dan HAM
BADKO HMI Papua, Febri Setiawan Tansir pada 10 Mei 2026 menyampaikan
keprihatinan mendalam atas insiden yang terjadi.
“Sudah seharusnya rakyat hidup tanpa rasa takut terhadap
keselamatan jiwanya. Namun hingga hari ini masyarakat masih dihantui ketakutan
dan rasa tidak aman dalam menjalani kehidupan,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu lebih memprioritaskan
perlindungan terhadap masyarakat sipil, bukan hanya menitikberatkan pada
pendekatan stabilitas keamanan semata.
Menurutnya, peristiwa ini bukan kali pertama warga sipil
yang tidak bersenjata menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua. Ia
mempertanyakan mengapa masyarakat sipil selalu menjadi pihak yang paling
dirugikan setiap kali operasi keamanan berlangsung.
“Pertanyaannya sederhana namun mendesak, mengapa rakyat
sipil selalu harus membayar mahal dalam setiap operasi keamanan? Tugas negara
adalah melindungi seluruh warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam
bayang-bayang teror dan ketakutan,” ujarnya.
Peristiwa ini kembali menambah daftar panjang korban sipil
dalam konflik bersenjata di Papua. BADKO HMI Papua Bidang Hukum dan HAM
menegaskan bahwa negara tidak boleh terus berlindung di balik alasan stabilitas
keamanan apabila keselamatan masyarakat sipil tidak dapat dijamin.
“Stabilitas tanpa perlindungan terhadap rakyat adalah
kegagalan negara. Setiap nyawa sipil yang melayang menjadi bukti bahwa
pendekatan yang selama ini digunakan perlu dievaluasi secara serius,”
lanjutnya.
Mereka juga mendesak pemerintah dan aparat terkait untuk
bertanggung jawab serta melakukan penanganan yang adil dan transparan terhadap
peristiwa tersebut.
“Atas nama kemanusiaan, kami turut menyampaikan belasungkawa
yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Kami juga mendoakan
korban yang mengalami luka-luka agar segera diberikan kesembuhan,” tutupnya.
Penulis: Abim
Editor: GF