TPNPB Nyatakan Penolakan terhadap Pertemuan Presiden Prabowo dengan Pejabat Papua

Papuanewsonline.com, Jakarta — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan pejabat-pejabat Papua yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Desember 2025.

Melalui siaran pers resminya, TPNPB menilai bahwa pertemuan tersebut tidak akan menyelesaikan konflik bersenjata maupun pelanggaran hak asasi manusia yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun di Tanah Papua. Menurut pernyataan tersebut, pendekatan yang ditempuh pemerintah dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

TPNPB juga menyatakan sikap penolakan terhadap seluruh agenda pembangunan dan program unggulan pemerintah pusat di Papua. Dalam pernyataan tersebut, kelompok ini menegaskan kesiapan untuk membatalkan program-program tersebut dan mengambil tindakan terhadap pejabat Papua yang dinilai terlibat dalam perpanjangan kekuasaan negara di wilayah Papua.

Dalam siaran pers itu, TPNPB menyampaikan pandangannya bahwa persoalan Papua tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, melainkan merupakan konflik politik dan sejarah yang harus diselesaikan secara menyeluruh.

“Persoalan Papua bukan hanya soal pembangunan, tetapi persoalan konflik yang harus diselesaikan antara orang Papua, Pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika, dan PBB, serta sejarah Papua harus diluruskan,” kata Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM.

Lebih lanjut, TPNPB menuntut agar pemerintah pusat menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi antara TPNPB dan militer Indonesia melalui mekanisme yang dianggap adil dan terbuka. Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang diklaim masih terjadi di berbagai wilayah Papua.

TPNPB dalam pernyataannya juga meminta agar lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional diizinkan masuk ke Papua untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak konflik.

Pernyataan ini kembali menegaskan sikap politik dan keamanan TPNPB yang menolak pendekatan pembangunan tanpa penyelesaian konflik, sekaligus memperlihatkan dinamika ketegangan yang masih berlangsung terkait isu Papua di tingkat nasional.

Penulis: Hendrik

Editor: GF