logo-website
Jumat, 17 Apr 2026,  WIT

Terkuak! Skandal Proyek Jila, Nama OAP Diduga Jadi "Topeng" Pengusaha

Skandal dugaan penyimpangan dalam pembangunan proyek perpustakaan di SMP Negeri Jila, Papua Tengah, kini mulai terungkap

Papuanewsonline.com - 16 Apr 2026, 16:28 WIT

Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Ilustrasi.

Papuanewsonline.com, Mimika - Skandal dugaan penyimpangan dalam pembangunan proyek perpustakaan di SMP Negeri Jila, Papua Tengah, kini mulai terungkap dan menjadi sorotan tajam publik. Aktivis Papua, Deby Santoso, ST, menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran administrasi biasa, melainkan indikasi kuat adanya praktik "permainan kotor" yang merugikan hak Orang Asli Papua (OAP) serta potensi kerugian keuangan negara. (16/4/26)


Ia mendesak Kejaksaan Negeri Mimika untuk segera bertindak tegas dan transparan dalam menuntaskan perkara ini tanpa rasa takut atau pilih kasih.

Dalam analisisnya, Deby menyoroti sejumlah kejanggalan yang mencurigakan. Salah satunya adalah dugaan kuat adanya praktik "pinjam bendera", di mana nama OAP diduga hanya digunakan sebagai kedok oleh pengusaha non-Papua untuk mengerjakan proyek bersumber dana Otonomi Khusus (Otsus).

Hal ini dinilai sangat mencederai tujuan utama kebijakan Otsus yang seharusnya benar-benar memberdayakan masyarakat lokal, namun justru diduga dimanipulasi demi keuntungan pihak luar.

Selain masalah identitas, pelaksanaan proyek juga dinilai sangat aneh dan mencurigakan. Pekerjaan diduga dikebut secara mendadak hanya dalam waktu sekitar dua minggu, bahkan melewati batas tahun anggaran yang seharusnya. Kecepatan yang tidak wajar ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas bangunan serta legalitas proses pencairan dana.

Deby menilai ada ketidakcocokan antara narasi resmi dengan fakta di lapangan, yang menandakan adanya upaya menyembunyikan sesuatu.

Karena itu, Deby Santoso menyampaikan empat tuntutan utama agar proses hukum berjalan bersih: naikkan status penanganan jika bukti cukup, ungkap aktor intelektual tanpa kompromi, hitung kerugian negara secara terbuka, dan pastikan tidak ada intervensi.

"Jangan biarkan dana pendidikan ini jadi bancakan. Jika hukum tidak tegas, praktik buruk ini akan terus terulang dan merugikan anak-anak Papua," tegasnya dengan keras.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE