SURAT TERBUKA HUT ke-81 RI: Warga Mimika Tagih Keadilan Sosial di Tengah Melimpahnya Kekayaan Alam
Di tengah peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, seorang warga Mimika melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI hingga Bupati Mimika. Surat itu berisi catatan kritis soal potret kesejahteraan dan keadilan sosial di Amungsa dan Kamoro.
Papuanewsonline.com - 18 Agu 2026, 17:12 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika - Di tengah peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, seorang warga Mimika melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI hingga Bupati Mimika. Surat itu berisi catatan kritis soal potret kesejahteraan dan keadilan sosial di Bumi Amungsa dan Bumi Kamoro.
Surat terbuka berjudul "Menakar Wajah NKRI 81 Tahun di Mimika" itu ditujukan kepada Presiden RI Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, S.H., dan Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M.

Penulisnya adalah Victor Tsenawatme, warga masyarakat Mimika.
Dalam suratnya yang ditulis di Timika, 18 Agustus 2026, Victor menyoroti kontras yang terjadi di Mimika. Di satu sisi, Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah paling strategis di Indonesia dengan kontribusi ekonomi yang luar biasa bagi pendapatan negara melalui kekayaan alamnya yang melimpah. Namun di sisi lain, kesejahteraan warga lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), masih memprihatinkan.
"Mimika seharusnya menjadi etalase keberhasilan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tanah Papua. Namun, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan kontras yang tajam," tulis Victor.
Ia menggambarkan, di pinggiran kota, pedalaman, hingga wilayah pesisir, masih banyak warga yang kesulitan memperoleh infrastruktur dasar yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, memicu pertanyaan mendasar: untuk siapakah sejatinya kekayaan alam Mimika ini dikelola?
Melalui surat terbuka ini, Victor menyampaikan dua desakan utama kepada pemerintah pusat dan daerah:
Pertama, meminta pemerintah memastikan bahwa hasil pengelolaan kekayaan alam Mimika berdampak langsung dan signifikan pada penurunan angka kemiskinan warga lokal, serta pentingnya pemerataan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Mimika.
Kedua, mendesak adanya pengawasan ketat terhadap penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Wajah NKRI di Mimika tidak boleh hanya diwakili oleh kilau industri, melainkan harus tercermin dari senyum kesejahteraan warganya," tegasnya.
Victor berharap pemerintah tidak menutup mata dan segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan keadilan sosial yang merata di Kabupaten Mimika, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
Editor: OF