Standar Jakarta Patah di Merauke: Guru Terpaksa Langgar Aturan Demi Anak Marind Sekolah

Papuanewsonline.com, Merauke – Indikator pendidikan nasional yang seragam terbukti gagal membaca realitas anak Marind di pedalaman Merauke. Sekolah bertahan bukan karena aturan Jakarta, tapi karena diskresi guru, peran Gereja Katolik, dan prajurit TNI yang turun mengajar.

Hal itu diungkap Aulia Rahmi, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pendidikan UNY, dalam rilis tertulisnya Selasa (3/6/2026) pada media Papuanewsonline,com. Menurutnya, pemerintah pusat kerap memukul rata pendidikan dengan ukuran kota besar: jumlah guru, kehadiran siswa, capaian kurikulum.

"Ukuran itu patah di kampung-kampung Marind," tulis Aulia.

Masalah pendidikan di Merauke bukan sekadar gedung rusak atau guru kurang. Sekolah harus bernegosiasi dengan rawa, jarak tempuh berjam-jam, budaya berburu-meramu, hingga tradisi Sasi yang mengikat hidup anak.

"Keberhasilan pendidikan tidak bisa diukur dari kepatuhan administratif yang dibuat dari Jakarta," tegasnya.

Diskresi Guru Jadi Nyawa Sekolah 

Di lapangan, justru para street-level bureaucrat seperti guru yang menentukan hidup-matinya sekolah. Teori Michael Lipsky ini nyata di Merauke.

Saat UU Sisdiknas menjamin pendidikan layak, fakta berkata lain: anak harus jalan jauh, musim hujan melumpuhkan belajar, kurikulum tak nyambung dengan kebutuhan hidup.

"Bagi keluarga Marind, keterampilan berburu, mengolah sagu, dan memahami wilayah adat lebih penting untuk bertahan hidup," tulis Aulia.

Jika dinilai pakai standar Jakarta, anak Marind langsung dicap tidak peduli pendidikan. Padahal sistemnya yang tak cocok dengan denyut nadi kampung.

Karena itu guru melakukan diskresi adaptif: longgarkan absen saat anak ikut upacara adat, ajarkan matematika lewat alat berburu, kaitkan pelajaran lingkungan dengan tradisi Sasi, pakai bahasa Malind Anim sebagai jembatan literasi.

"Pendekatan ini tidak ada di juknis nasional, tapi justru yang bikin sekolah relevan," katanya.

Gereja dan TNI Isi Kekosongan Negara 

Guru tak sendiri. Gereja Katolik lewat YPPK sudah puluhan tahun merawat sekolah sekaligus identitas budaya Marind. YPPK aktif melestarikan bahasa daerah, nilai budaya lokal, dan pendidikan karakter.

Di garis lain, prajurit TNI perbatasan ikut mengajar saat guru kosong dan merenovasi sekolah rusak.

"Pendidikan di Papua tidak bisa dipahami dengan pendekatan sektoral yang kaku. Ini kerja bersama," tulis Aulia.

3 Tuntutan untuk Jakarta 

Aulia mendesak pemerintah berhenti ukur Merauke pakai meteran Jakarta. "Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau anak adat tanpa memaksa mereka meninggalkan identitas budayanya."

Ada 3 tuntutan konkret: 

Lindungi diskresi guru – beri payung hukum untuk penyesuaian pembelajaran lokal 

Legitimasi kurikulum Marind – Sasi, bahasa Malind Anim, nilai ekologis harus jadi sumber belajar sah 

Perkuat kolaborasi – Pihak sekolah, Pemda, gereja, TNI, komunitas adat harus satu meja 

"Keadilan pendidikan tidak lahir dari keseragaman aturan. Keadilan lahir dari kemampuan memahami perbedaan," tutup Aulia.

"Sebab yang terlihat sebagai penyimpangan dari standar Jakarta, bisa jadi bentuk keberpihakan paling nyata terhadap anak-anak di batas negeri."

Penulis: Hendrik

Editor: GF