Panik! Gubernur Meki Nawipa Diduga Perintahkan Banggar Rapat Kilat Bahas Dana Hiba Rp 491,8 Miliar

Papuanewsonline.com, Nabire,- Skandal raksasa meledak di jantung pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Alokasi belanja hibah APBD 2025 senilai fantastis Rp491.888.241.038 diduga menjadi bancakan pribadi Gubernur Meki Fritz Nawipa.

Angka jumbo itu bukan sekadar besar, tapi gelap. Dari pagu Rp491,8 miliar, yang terealisasi hanya Rp372.730.652.266 atau 75,78%. Sisanya Rp119.157.588.772 atau 24,22% raib tanpa kejelasan status. Berpotensi menjadi SiLPA siluman yang rawan diselewengkan.

Yang lebih busuk ratusan miliar itu diduga diatur sendiri oleh Gubernur tanpa sepengetahuan Banggar DPRD.

PANIK! GUBERNUR MINTA RAPAT KILAT

Sumber resmi media ini membongkar kepanikan di lingkaran Gubernur. Setelah berita ini mencuat, Meki Nawipa disebut kelabakan dan memerintahkan Banggar DPRD menggelar rapat kilat hari ini 11 Agustus 2026 hanya untuk meredam isu ini.

Padahal faktanya, Banggar DPRD mengaku tidak tahu menahu soal dana hibah tersebut sejak awal, namun hanya karena takut anggaran DPRD dan Pokir akan dipangkas.

"Benar, dana hibah Rp491,8 miliar itu diatur sendiri oleh Gubernur, termasuk pembagiannya. Kami di Banggar tidak tahu. Nanti pada saat LKPJ baru kami kaget ada dana ratusan miliar itu untuk hibah," ujar salah satu anggota Banggar DPRD Papua Tengah kepada Papuanewsonline.com, Jumat (7/8/2026) yang minta identitasnya dirahasiakan.

Ini bukan lagi kelalaian. Ini dugaan pembegalan APBD secara terang-terangan. Fungsi pengawasan DPRD dilangkahi, perencanaan APBD diduga fiktif.

DIDUGA ADAMODUS KOTOR POTONG SETENGAH, LPJ PALSU

Sumber internal membongkar dugaan modus keji di balik penyaluran hibah tersebut.

"Modusnya gampang. Disuruh buat proposal, dana cair ke penerima dulu, lalu penerima setor setengahnya sebagai ucapan terima kasih. LPJ tetap dibuat full, padahal yang diterima tidak utuh," klaim sumber tersebut.

Jika benar, ini adalah praktik pemerasan berkedok hibah. Uang rakyat disunat setengah untuk kepentingan kekuasaan.

Hingga kini daftar penerima dan LPJ masih disembunyikan rapat-rapat.

10 OPD JADI ALAT, ISTRI GUBERNUR PEGANG PAGU TERBESAR

Data LKPJ yang dihimpun mengungkap dana Rp491,8 miliar itu disebar melalui 10 OPD dengan serapan yang timpang dan janggal:

1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Rp248,9 Miliar ( Paling Jumbo)

Pagu Rp248.950.971.836, realisasi hanya Rp190,5 M (76,53%) Kepala dinasnya adalah istri Gubernur Meki Nawipa sendiri. Ini bagian dari Konflik kepentingan telanjang di depan mata

2. Dinas Kesehatan: Rp15 Miliar - 100%

3. Dinas Sosial, PP & PA: Rp21 Miliar - 100%

4. Dinas Nakertrans & ESDM: Rp5 Miliar - 100%

5. Dinas Koperasi, UKM, Perindag: Rp76,1 Miliar - Hanya 46,65% (Rp35,5 M) Bobrok.

6. Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Rp30,96 Miliar - 82,36%.

7. OPD Misterius Rp4,76 Miliar - Hanya 31,49% (Terendah) - Identitas disembunyikan.

8. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan & Perikanan: Rp4,3 Miliar - 100%.

9. Sekretariat Daerah: Rp40,5 Miliar - 91,48%.

10. Kesbangpol: Rp45,2 Miliar - 82,50% - Ada pos Hibah Ormas Rp14 Miliar hanya cair 44,29%

Pola 4 OPD 100% dan 6 OPD serapan rendah inilah yang menyisakan lubang Rp119 miliar yang kini dipertanyakan ke mana hilangnya.

FORNAS 08 DESAK KPK SERET GUBERNUR MEKI NAWIPA

Dilaporkan Media ini sebelumnya DPD Forum Nusantara 08 (Fornas 08) Papua Raya meledak dan mendesak KPK turun tangan sekarang juga.

"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Rp491,8 miliar diduga bermasalah, sisa Rp119 miliar tidak jelas nasibnya. KPK harus periksa Gubernur Meki Nawipa dan Kepala BPKAD sekarang juga!" tegas Sekjen Fornas 08 Papua Raya, Jhon Wenehen di Jakarta.

Fornas menyoroti kejanggalan NPHD Nomor 100.3.7/94/I/SET dan 006/NPHD/KPJHB/VII/2025 senilai Rp2 miliar untuk Koperasi Produsen Jaya Harapan Baru untuk rehabilitasi ternak.

Di saat gereja, pemuda, dan masyarakat adat menangis proposalnya ditolak dengan alasan anggaran terbatas, koperasi yang tidak jelas juntrungannya justru disiram Rp2 miliar.

"Siapa pemilik koperasi itu? Apa hubungannya dengan pejabat di Nabire? Kami sudah kantongi nama-namanya," tantang Jhon.

Padahal 60% APBD Papua Tengah masih mengemis dari transfer pusat.

TIGA BOROK YANG HARUS DIUSUT KPK

1. Perencanaan Diduga Fiktif: SK Gubernur tentang penerima hibah diduga tanpa verifikasi lapangan. Asal tunjuk.

2. Diduga Tabrak Pergub No. 28/2023: Aturan wajib NPHD terbit sebelum penyaluran. Jika NPHD telat hingga akhir tahun, ini kesengajaan menghambat serapan untuk menciptakan SiLPA yang bisa dibancak.

3. Preseden Kasus Mimika: Skandal Hibah KPU Mimika Rp140,9 miliar dengan kerugian negara Rp28 miliar yang kini ditangani Ditreskrimsus Polda Papua Tengah harus jadi alarm keras.

"Jangan tunggu kerugian negara makin besar. Sisa Rp119 miliar itu pintu masuk. Periksa Biro Kesra, BPKAD, dan semua penerima Rp372 miliar. Buka semua NPHD ke publik!" pungkas Jhon.

Hingga berita  ini dipublikasikan, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dan Kepala BPKAD memilih bungkam. Dihubungi Papuanewsonline.com, telepon seluler mereka aktif tapi tak bernyali menjawab.

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya. Jika tidak ada klarifikasi, rakyat berhak curiga ada kebusukan besar yang sedang ditutupi.

Penulis: Hendrik

Editor.  : Of