Musrenbang Otsus & DTI 2027 Ditutup, 3 Bidang Utama Jadi Fokus Pembangunan Mimika 2027

Papuanewsonline.com, Timika – Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027 resmi ditutup oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Santy Sondang.

Dalam sambutan penutupnya, ia mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik hingga selesai. (31/3/2026)

"Diskusi, saran, dan berbagai masukan yang disampaikan dalam forum ini merupakan bukti nyata bahwa kita semua memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap pembangunan Kabupaten Mimika yang kita cintai," ujarnya.

Santy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berperan dalam mengawal aspirasi masyarakat dari tingkat bawah hingga forum kabupaten ini.

Melalui Musrenbang, seluruh pihak telah menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2027 beserta berbagai program prioritas yang disetujui bersama.

Ia menegaskan bahwa dana Otsus bukan sekadar angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan tanggung jawab besar untuk menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Mimika.

Sebagai hasil dari musyawarah tersebut, telah ditetapkan tiga prioritas utama pembangunan yang akan menjadi fokus dalam APBD Tahun 2027. Pertama, bidang Pendidikan dengan fokus pada pemberian beasiswa tepat sasaran dan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah pesisir serta pedalaman. Kedua, bidang Kesehatan yang akan difokuskan pada penurunan angka stunting dan penguatan layanan kesehatan dasar hingga ke kampung-kampung terpencil.

Ketiga, bidang Ekonomi Kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi lokal agar masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi di daerah sendiri.

Sebelum menutup kegiatan, Santy menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pertama, menjaga akurasi data dengan memastikan penerima manfaat tepat sasaran berbasis data by name by address untuk menghindari tumpang tindih atau penerima ganda.

Kedua, menjaga transparansi dengan mengelola dana Otsus secara bertanggung jawab dan menghindari program berulang dengan sasaran yang sama.

Ketiga, melakukan sinkronisasi agar seluruh hasil Musrenbang selaras dengan rencana pembangunan provinsi dan pusat, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Penulis: Abim

Editor: GF