Kemenko Polkam: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Jadi Kunci Utama Cegah Konflik Sosial

Papuanewsonline.com, Ambon – 

Dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang aman serta harmonis, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk 

"Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial" 

yang dilangsungkan di Ambon, Rabu (6/8/2025). Rakor ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan semua elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman konflik sosial.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Hery Sasongko, membuka Rakor dengan penekanan tegas: bahwa peran pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi konflik yang mengintai daerah-daerah rawan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Pemerintah daerah didorong untuk berkontribusi secara nyata dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat ketahanan nasional. Pencegahan konflik bukan hanya tugas pusat, tapi juga tanggung jawab daerah,” ujar Hery.

Dalam forum yang dihadiri oleh Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Hery menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS). Ia menekankan bahwa tim tersebut harus bekerja sesuai regulasi, cepat tanggap terhadap potensi konflik, dan bersikap proaktif, bukan reaktif.

Tak hanya itu, Hery juga meminta semua pihak untuk mendukung kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

“Prioritas utama adalah fase pencegahan. Deteksi dan peringatan dini, pemetaan konflik, hingga penyelesaian damai harus berjalan serentak dan sistematis,” tegasnya.

Hery juga menyerukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan organisasi sipil, untuk menjaga toleransi dan memperkuat nilai-nilai kohesi sosial.

“Jangan menunggu konflik meledak baru bertindak. Masyarakat harus menjadi barisan pertama yang menjaga perdamaian. Kita harus rajut terus semangat kebhinekaan,” tambah Hery.

Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi, Marcelino Rumambo Pandin, juga menyampaikan pernyataan penting dalam forum tersebut. Ia menilai bahwa kendala utama dalam penanganan konflik sering kali berasal dari perbedaan persepsi antar-instansi mengenai indikator konflik sosial.

“Harus ada kesatuan pandangan, saling percaya, dan keterikatan dalam kerja sama. Sinergi bukan hanya formalitas, tapi harus hidup dan bekerja,” tegas Marcelino.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat bukan untuk mengambil alih peran daerah, melainkan untuk memperkuat peran-peran lokal yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakatnya.

Kegiatan yang diselenggarakan Kemenko Polkam ini dihadiri oleh unsur Kemendagri, TNI, Polri, serta seluruh Forkopimda dari provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara. Rakor ini berhasil menegaskan satu hal utama: bahwa pembangunan nasional tak akan berjalan tanpa fondasi stabilitas sosial dan keamanan yang kuat.

Sebagai penutup, seluruh peserta rakor menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperkuat komunikasi antara aktor-aktor strategis di daerah guna menanggulangi potensi konflik sedini mungkin.

“Indonesia terlalu besar untuk dibebani oleh konflik horizontal yang tak terselesaikan. Damai adalah investasi jangka panjang kita semua,” pungkas Hery Sasongko. (GF)