DAD Mimika Ingatkan OAP Tak Terprovokasi Isu Freeport, Soroti Bahaya “Penumpang Gelap”

Papuanewsonline.com, Timika – Dewan Adat Daerah (DAD) Kabupaten Mimika menyikapi aksi blokade yang sempat terjadi di Check Point Kuala Kencana dan menghambat aktivitas masuk kerja karyawan PT Freeport Indonesia pada Kamis (4/6/2026). Berdasarkan informasi yang beredar, aksi tersebut berkaitan dengan persoalan pengelolaan besi tua (scrap) di lingkungan operasional perusahaan.

Aksi tersebut menyebabkan akses utama menuju kawasan Kuala Kencana sempat tertutup sebelum akhirnya kembali dibuka setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian bersama manajemen PT Freeport Indonesia. Menanggapi peristiwa itu, DAD Mimika mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif.

Ketua DAD Mimika, Vinsent Oniyoma, mengatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun menurutnya, penyampaian pendapat harus dilakukan secara bermartabat tanpa mengganggu kepentingan publik maupun objek vital nasional.

"Kami menghormati setiap aspirasi masyarakat adat yang ingin memperjuangkan hak-haknya. Namun kami juga mengimbau agar masyarakat Orang Asli Papua tidak mudah terpengaruh, tidak terprovokasi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau penumpang gelap yang memiliki kepentingan lain di balik isu yang sedang berkembang," tegas Vinsent Oniyoma.

DAD Mimika menilai PT Freeport Indonesia merupakan salah satu aset strategis yang selama ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Papua, khususnya masyarakat adat Amungme, Kamoro, dan berbagai suku Papua lainnya yang hidup serta bekerja di Kabupaten Mimika. Karena itu, keamanan dan stabilitas operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Selain itu, DAD juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam dunia kerja, baik sebagai tenaga kerja maupun pada posisi-posisi strategis. Menurut DAD, ketimpangan kesempatan kerja yang masih dirasakan sebagian masyarakat harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan perusahaan.

Dalam pernyataannya, DAD Mimika juga menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lokal, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya yang berada di wilayah adat.

"Kami sebagai masyarakat adat Papua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga, merawat, dan melindungi PT Freeport Indonesia dari berbagai ancaman dan kepentingan yang dapat merugikan masyarakat Papua sendiri," ujar Vinsent Oniyoma.

Terkait polemik pengelolaan besi tua (scrap), DAD Mimika meminta seluruh pihak terkait, termasuk Lemasa, Lemasko, dan para mitra kerja lainnya, untuk mengevaluasi pola kerja sama yang sedang berjalan. DAD mengusulkan agar dilakukan revisi atau adendum kerja sama dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat adat, khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro yang memiliki kapasitas untuk mengelola peluang usaha tersebut.

Menurut DAD, langkah tersebut penting untuk mencegah kecemburuan sosial, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat adat. DAD juga menegaskan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak adat harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat pada rumah adat masing-masing suku.

Di akhir pernyataannya, Vinsent Oniyoma mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan isu Freeport untuk kepentingan tertentu dengan menggiring opini yang dapat memecah belah masyarakat. Ia menegaskan bahwa perusahaan harus tetap dijaga sebagai bagian dari aset strategis yang memberikan manfaat bagi Papua.

"Kami perlu mengingatkan bahwa saat ini pimpinan tertinggi PT Freeport Indonesia adalah seorang Orang Asli Papua yang memiliki kapasitas profesional, dedikasi, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kami mengutuk pihak-pihak yang sengaja menggiring opini provokatif dengan membawa-bawa nama pimpinan PT Freeport Indonesia untuk kepentingan tertentu. Freeport bukan partai politik dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu," tegasnya. (GF)