Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pemkab Biak Numfor Mulai Mempersiapkan Penyusunan RPJPD 2025-2045
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mulai mempersiapkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Biak Numfor 2025-2045. Terkait dengan itu, maka dalam rangka penyusunan RPJPD dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan, masyarakat dan semua pihak terkait lainnya untuk memberikan saran, masukan dan pendapat melalui POLLING. Untuk itu, diharapkan masyarakat dan semua pihak terkait ikut memberikan masukan melalui polling dimaksud, dengan harapan RPJPD yang dibuat nantinya benar-benar sesuai dengan masukdan dari masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Biak Numfor yang lebih terarah serta lebih baik kedepan . “Kita akan Menyusun RPJPD, pemerintah daerah membuka ruang kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan catatan agar RPJPD yang nantinya ditetapkan benar-benar sesuai dengan harapan serta dapat mendukung percepatan pembangunan, yang tujuannya adalah untuk kejehteraan masyarakat,” ujar Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.M.Pd. Berikut penjelasan tentang RPJPD yang akan disusun; POLLING PENJARINGAN ASPIRASIKeterangan Polling:1. Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Biak Numfor 2025-2045, kami sangat berharap peran serta bapak/ibu/sdr/i untuk memberikan pemikiran/wawasan/wacana masa mendatang mengenai pembangunan Kabupaten Biak Numfor mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 melalui Polling PenjAs (Penjaringan Aspirasi) ini. 2. Pemikiran/wawasan/wacana masa mendatang yang dimaksud disampaikan dengan menyampaikan dan atau menuliskan harapan/keinginan bapak/ibu/sdr/i yang perlu dan penting diwujudkan pada tahun 2045, berdasarkan kondisi/keadaan yang dimungkinkan terjadi, dengan melihat perilaku masyarakat, kemajuan teknologi dan ketersediaan sarana dan prasarana selama 20 tahun mendatang.3. Polling ini dibagi atas 2 (dua) bagian. Bagian pertama (Polling 1) merupakan harapan atau keinginan yang paling diprioritaskan akan terwujud di Kabupaten Biak Numfor di tahun 2045. Buatkan nomer urut prioritas 1 s/d 10 pada setiap harapan yang disediakan. Bagian kedua (Polling 2) merupakan jawaban yang bebas ditulis sesuai keinginan/harapan masing-masing pada setiap aspek pembangunan. Kata-kata kunci yang tersedia hanya merupakan bantuan petunjuk untuk menjelaskan jawaban, dan tidak diwajibkan. 4. Polling PenjAs ini di buka mulai tanggal 4 SEPTEMBER 2023 dan ditutup pada tanggal 25 SEPTEMBER 2023.5. Contact Person melalui WA : SEKRETARIAT BAPPEDA Nomor Kontak (0812 9916 5164) dan atau Email: biakbappeda@gmail.com. (**/HUMASPRO BIAK).PNO-11
07 Sep 2023, 18:45 WIT
Kapolda Maluku Melayat Ke Rumah Ketua PP Polri Maluku Yang Meninggal Dunia
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif melayat Almarhum AKBP (Purn) John Maitimu, Ketua PP Polri Polda Maluku yang meninggal dunia di Farmasi Kudamati, Kota Ambon, Rabu (6/9/2023).Saat melayat, Kapolda didampingi Karo Ops, Plh Direktur Tahti, Kapolresta Ambon dan Pengurus PP Polri Polda Maluku. Almarhum John Maitimu tutup usia karena sakit. Setibanya di rumah duka, Kapolda Maluku memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum. Ia juga menemui keluarga Almarhum untuk menyampaikan bela sungkawa yang mendalam."Saya atas nama Kapolda Maluku menyampaikan turut berbelasungkawa atas dipanggilnya Almarhum oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Kapolda.Kapolda juga mendoakan semoga amal ibadah Almarhum dalam pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa."Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Tuhan Sang Pencipta," ungkapnya.PNO-11
07 Sep 2023, 18:38 WIT
Demi Kelancaran Dan Keamanan KTT Ke-43,Polri Gelar Operasi Tribrata 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri secara penuh melakukan pengamanan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Untuk mengamankan agar KTT ASEAN berjalan lancar dan aman, Polri menggelar Operasi Tribrata Jaya 2023.Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2023 Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pengamanan dilakukan tak hanya di darat, melainkan pengamanan di udara. Hal ini dilakukan oleh Satgas Tindak yang di bawahnya ada Subsatgas Anti Drone."Polri membentuk Satgas Tindak yang di bawahnya ada Subsatgas Anti Drone guna mengamankan pergelaran KTT ASEAN melalui udara," kata Ramadhan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).Ramadhan menjelaskan, Subsatgas Anti Drone mempunyai tugas mengamankan ruang udara dari drone-drone liar yang terbang di seputaran area pengamanan atau venue kegiatan KTT ASEAN."Subsatgas dan alat-alat yang digunakan sudah kita terapkan dalam pengamanan KTT G20 di Bali, maupun agenda nasional dan internasional lainnya," katanya.Adapun teknis kerja Subsatgas Anti Drone ini yakni memantau pergerakan apabila ada drone yang terbang di area pengamanan dan venue KTT ASEAN, dalam radius sekitar 3 kilometer.Jika nanti ada drone terdeteksi mendekat dalam radius yang sudah ditentukan, tim Subsatgas Anti Drone akan memutus sinyal remote ke drone."Tapi jika terus semakin mendekat maka terpaksa akan ditindak dan diturunkan dengan memutus sinyal GPS," katanya.Pada hari pertama pengamanan, Ramadhan menuturkan ada 3-4 drone yang terpantau terbang mendekati radius pengamanan. Namun, drone tersebut masih dimonitoring karena tak terbang lebih mendekat ke area pengamanan."Kalau hari kedua ini belum termonitor adanya drone liar terbang di sekitaran area pengamanan," ujarnya.Lebih lanjut, Ramadhan menuturkan, Subsatgas Anti Drone Polri ini mengamankan area ring 3 dan 4 KTT ASEAN. Sementara area ring 1 dan 2 sudah diback up Paspampres dan TNI AU."Sebelum melaksanakan penugasan kita berkoordinasi dengan Paspampres dan TNI AU yang menggunakan tim anti drone dalam pengamanan KTT ASEAN. Ring 1 dan 2 diback up rekan-rekan TNI kemudian ring 3 dan 4 diback up kami Brimob," ujarnya.PNO-11
07 Sep 2023, 18:27 WIT
Kapolri Lakukan Analisa Serta Evaluasi Pengamanan KTT Asean
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kunjungi dan melakukan analisa serta evaluasi pengamanan KTT Asean di Posko Command Center Polri di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Rabu (6/9/2023).Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Achmad Ramadhan mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam analisa dan evaluasi tersebut. "Dalam rapat tadi, Kapolri melakukan pengecekan situasi pengamanan KTT Asean. Dimana, Kaposko Operasi Tribrata Jaya 2023, Kombes Pol Marsudianto menyampaikan situasi terkini pengamanan KTT Asean," katanya di Posko Command Center.Ramadhan juga menyampaikan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit juga membahas terkait, rekayasa lalulintas yang akan diterapkan setiap hari secara dinamis dan situasional."Tadi juga dibahas soal rencana penetapan rekayasa lalulintas yang akan diterapkan pada hari ini mulai pukul 16:00 WIB hingga pukul 22:00 WIB," ungkapnya.Ramadhan juga menyampaikan, dalam kegiatan itu Kapolri menyampaikan terkait rekayasa pengalihan arus diprediksi akan menimbulkan kepadatan. Jalur-jalur yang akan ditutup agar diinformasikan lebih awal ke masyarakat terutama memberikan informasi jalur alternatif. "Kami akan menempatkan anggota di jalur-jalur itu, untuk membantu mengarahkan masyarakat ke jalur-jalur alternatif dan memberikan layanan informasi" katanya."Ini penting, karena masyarakat harus paham betul situasi dan kondisinya. Apabila sosialisasi dan bantuan petugas di lapangan kurang, maka akan dilakukan penebalan dan diinformasikan secara berulang" sambungnya.Untuk itu, kata Ramadhan, Kapolri meminta penyampaian komunikasi kepada masyarakat terkait rekayasa lalulintas berupa pengalihan arus agar disampaikan berulang berulang."Sampaikan informasi tersebut melalui media massa dan media sosial. Karena masyarakat dapat akses informasi, maka penyampaian informasi melalui semua kanal media adalah hal yang menjadi penting," jelasnya.Tak hanya itu Kapolri juga membahas terkait rencana pengamanan Gala Dinner yang akan diadakan di Senayan, Jakarta Selatan."Dibahas juga soal rencana persiapan akan diadakannya Malam Gala Dinner para Delegasi atau peserta KTT Asean di Senayan," ujarnya"Kapolri menegaskan, karena ini menyangkut kegiatan masyarakat, kita harus memastikan bahwa kegiatan gala dinner ini berjalan dengan aman dannkondusif," sambungnya."Intinya, Pak Kapolri berpesan yang terpenting adalah keberadaan personel Polri ditengah tengah masyarakat dan berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI serta seluruh stakeholder di lapangan," tandasnya.PNO-11
07 Sep 2023, 18:17 WIT
Menyongsong HUT Lalu Lintas Ke-68, Ditlantas Polda Papua Anjangsana Ke Purnawirawan Polri
Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Lalu Lintas yang ke-68. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua melakukan Anjangsana dan silaturahmi kepada para purnawirawan Polri yang pernah berdinas di Ditlantas Polda Papua bertempat di Tanah Hitam, Koya Barat dan APO Kota Jayapura, Rabu (6/9/2023).Turut hadir dalam kegiatan Anjangsana tersebut AKP Novilus Yoku, Iptu Syafrida, Ipda Ranto, Aiptu Ayub Kawai, Briptu Clay, Briptu Riki dan Bripda Irwanto.Kanit Tatib subdit Gakkum Ditlantas Polda Papua Iptu Syahfrida mengatakan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa purnawirawan Polri yang telah mengabdi pada Institusi polri.“Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat membangun ikatan tali silaturahim antara anggota Polri yang masih berdinas aktif dengan para Purnawirawan dan Wakawuri Polri,” ucap Iptu Syahrida.Pada kesempatan tersebut Iptu Syahfrida menyerahkan tali asih dan bingkisan sebagai bentuk rasa sosial dan dukungan kepada Purnawirawan Polri yang dulunya telah bekerja maksimal hingga akhir masa pensiunnya.“Kegiatan Anjangsana ini dalam rangka memperingati hari Jadi Lalu Lintas Ke-68. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa Purnawirawan Polri yang telah mengabdi kepada institusi Polri, khususnya Purnawirawan yang pernah berdinas di Ditlantas Polda Papua,” tuturnya.Sementara itu, salah satu pensiunan PNS Polri Cahyono menyampaikan terima kasih karena telah peduli dan memperhatikan purna-purna Polri yang berada di wilayah Kota Jayapura.“Terima kasih saya ucapakan kepada Ditlantas Polda Papua karena selalu peduli kepada para purnawirawan Polri semoga di HUT Lalu Lintas yang ke-67 ini Polri khususnya Ditlantas semakin meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan semoga instansi Polri semakin jaya,” ujar Cahyono.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membangun dan mempererat ikatan tali silaturrahmi antara anggota Ditlantas yang masih berdinas aktif dengan Purnawirawan Polri khususnya di Ditlantas Polda Papua. (PNO-12)
07 Sep 2023, 08:27 WIT
Masuki Semester II Tahun Anggaran 2023, Kemendagri Terus Dorong Pemda Percepat Realisasi APBD
Papuanewsonline.com, Jakarta - Memasuki semester II tahun anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan ini dibutuhkan agar target pembangunan dan pelayanan yang sudah ditetapkan Pemda bisa tercapai.Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp679,81 triliun atau 54,88 persen. Jumlah ini masih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yakni Rp684,05 triliun atau 59,41 persen. Sedangkan realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 yakni sebesar Rp603,79 triliun atau 46,71 persen. Dalam angka persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yaitu 48,11 persen. Meski pada 2022 jumlahnya lebih sedikit yakni Rp586,65 triliun.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, penyebab rendahnya realisasi APBD yang masih banyak berulang adalah keterlambatan lelang. Masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan e-Katalog, Katalog Lokal, Toko Daring, dan lelang dini.“Lelang dini bisa dilakukan sejak tahun sebelumnya, pada saat KUA-PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, penggunaan e-Katalog harus disertai dengan segera melakukan pembayaran,” ujar Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/9/2023).Selain itu, upaya meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kemampuan teknis penting dalam pengelolaan keuangan. Hal ini agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan keuangan.Tak hanya itu, penagihan pembayaran terhadap kegiatan perlu disesuaikan dengan kemajuan fisik kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penagihan di akhir tahun.Daerah juga perlu membuat target realisasi APBD dan memastikannya dapat tercapai. Hal ini seperti pada triwulan pertama yang menargetkan realisasi sebanyak 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 80 persen, dan triwulan keempat mendekati 100 persen.Fatoni juga membeberkan sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya masih rendah. Di tingkat provinsi, realisasi pendapatan terendah yakni Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Jambi, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di tingkat kabupaten yakni Nduga, Raja Ampat, Kepulauan Sula, Jayawijaya, Mamberamo Raya, Ende, Tapin, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Tual, Ternate, Makassar, Tidore Kepulauan, Ambon, Pematang Siantar, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, dan Mojokerto.Sedangkan provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Di tingkat kabupaten, yakni Nduga, Tolikara, Boven Digoel, Mimika, Nabire, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Kepulauan Sula, Mahakam Ulu, dan Mappi. Kemudian di tingkat kota yakni Makassar, Tual, Bontang, Pasuruan, Surabaya, Ambon, Kupang, Padang Panjang, Tidore Kepulauan, dan Balikpapan. (PNO-12)
07 Sep 2023, 08:11 WIT
Pengurus GOW Periode 2023-2028 Resmi Dikukuhkan,Ketua Umum Kowani Bersama Jajaran Turut Hadir
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pengurus Gabungan Organisasi Wanita(GOW) Periode Tahun 2023-2028 dikukuhkan di KSL Grand Ballroom Biak, Senin (04/09/2023) kemarin.Pengukuhan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra, SE.,M.BA juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan jajaran pengurus pusat lainnya. Dikukuhkan sebagai Ketua Umum GOW Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2023 - 2028, Ny. Susanna Mansnembra Karubuy, Ketua I Ny. Nawang Damianus, SH, Ketua II Ny. Imelda Mansnembra Wospakrik, S.Pd , lalu Ketua II Ny. Susan Ondy Wonatorey, SH. Sementara posisi Sekretaris I Ny. Lis Yeni Sroyer Wabiser, S.IP dan Sekretaris II Ny. Kristina Arum, S.Sos, sedangkan untuk posisi Bendahara I oleh Ny. Patipeiruhu Selfianan Marice, SE dan Bendahara II dipercayakan kepada Ny. Susana K. Wambon Parisba. Sedangkan untuk posisi pelindung melekat pada Bupati Biak Numfor, lalu posisi penasehat dipercayakan kepada Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd dan Eva Frans Yohanes Purba. Wakil Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa "Saya percaya bahwa rangkaian kegiatan yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu bagian komitmen bersama untuk terus memberikan karya-karya terbaik bagi kemajuan Kabupaten Biak Numfor”.“Semoga melalui momentum pengukuhan kepengurusan yang baru ini akan menjadi spirit dan sarana untuk menentukan langkah dan masa depan bagi gabungan organisasi wanita dalam mengoptimalkan lagi perannya di Kabupaten Biak Numfor," ucapnyaWabup berharap gabungan organisasi wanita di Kabupaten biak Numfor ke depannya dapat lebih kreatif, inovatif dan secara terus-menerus ikut memajukan semua organisasi perempuan serta ikut memberikan kontribusi positif secara aktif. "Saya juga minta agar gabungan organisasi wanita ke depannya lebih jeli dalam melihat peluang, melakukan program kerja yang memiliki daya dukung bagi upaya pemberdayaan perempuan serta terus meningkatkan keterlibatannya di berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat," harapnyaSelain itu Wabup juga berharap agar program kerja yang dijalankan melalui berbagai organisasi perempuan mampu berjalan beriringan dan saling mendukung secara sinergis dengan program kerja pemerintah, termasuk berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk membantu membangkitkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor.Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus penasehat GOW Kabupaten Biak Numfor, Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd berharap pengurus GOW Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi bersama untuk meningkatkan peran wanita guna mendukung visi misi Bupati Biak Numfor yakni, religius, berkarakter, dan berbudaya. "Saya berharap ketua dan Para pengurus GOW yang baru dapat menjalankan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ADRT serta dapat memberdayakan organisasi melalui peningkatan kemampuan serta kapasitas anggotanya," imbuhnyaDikatakan pula bahwa, GOW Biak diharapkan dapat segera menyusun program kerja yang diharapkan mampu mengatasi persoalan prioritas kaum perempuan yang ada di Biak, sehingga perlahan dapat menjadi bagian terdepan dalam memajukan Kabupaten biak Numfor. "Semoga pelantikan Pengurus GOW di hari ini menjadi momentum kebangkitan organisasi wanita di Biak untuk terus maju, berkembang, dan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi teladan bagi seluruh wanita di Kabupaten Biak Numfor," tandasnyaDi lain pihak, ketua umum kongres wanita Indonesia (Kowani) dalam kesempatannya juga menyampaikan selamat kepada ketua dan pengurus gabungan organisasi wanita yang baru saja dilantik oleh wakil bupati Kabupaten biak numfor periode 2023-2028. Ia juga berharap pengurus yang terpilih dapat mengemban tugas dan perannya dengan penuh tanggung jawab, serta menjadikan GOW sebagai wadah organisasi perempuan yang terus berdedikasi meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan penuh antusias, semangat, dan pantang menyerah tentunya dengan tulus dan kerja yang cerdas. Selain dihadiri Plt Sekda Biak Numfor, Forkopimda, para ketua organisasi wanita Biak Numfor serta pimpinan OPD terkait, dari pengurus pusat juga Sekjen Kowani, Bendahara umum Kowani, Ketua Koordinator Bidang Organisasi Keanggotaan dan Bidang Humas serta Ketua Bidang Humas Kowani.PNO-11
07 Sep 2023, 07:02 WIT
Gelar Pertemuan Dan Deklarasi, Warga Pelita Jaya Sepakat Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Seram - Warga Dusun Pelita Jaya, Negeri Eti, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Kesepakatan tersebut diambil seluruh komponen masyarakat Pelita Jaya saat digelarnya pertemuan dan deklarasi menjaga kamtibmas di Rumah Kepala Dusun Pelita Jaya, Imran Ode, Selasa (5/9/2023).Kesepakatan menjaga kamtibmas disetujui tokoh agama dan tokoh masyarakat, menyusul maraknya isu provokatif yang gencar dimainkan orang tak bertanggung jawab.Saat ini, warga dusun Pelita Jaya juga sementara terlibat permasalahan dengan perusahaan pisang abaka, PT. Spice Island Maluku (SIM). Perusahaan itu diduga melakukan penyerobotan lahan.Dalam pertemuan itu, Kepala Dusun Pelita Jaya dan tokoh masyarakat Maarup Tomia, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Kepala dusun mengaku saat ini masyarakat Pelita Jaya masih menghadapi permasalahan sehubungan dengan adanya pembangunan perkebunan pisang abaka oleh PT. Spice Islands Maluku di wilayah Petuanan Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB.Ia meminta pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi masuknya perusahaan itu yang telah meresahkan masyarakat Desa Eti Petuanan yakni Dusun Pulau Osi, Dusun Pelita Jaya dan Dusun Resetlement Pulau Osi. Sebab, PT SIM secara sepihak telah melakukan penyerobotan untuk menggusur lahan-lahan kebun milik warga di tiga dusun tersebut. Selain tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu oleh tim teknis Pemerintah Daerah SBB atau pihak perusahan kepada masyarakat sekitar, aktifitas perkebunan pisang abaka juga sudah sangat merugikan dan meresahkan, karena memunculkan berbagai problem di lapangan.Menurut mereka, dengan berkedok tanah adat, atau marga tertentu, mereka telah melakukan perjanjian dengan PT SIM untuk pembukaan lahan perkebunan pisang abaka sebagaimana surat yang disampaikan kepada tiga Kepala Dusun tersebut tertanggal 12 Mei 2022. Hal ini menunjukan bahwa marga tertentu atas nama tanah adat telah menguasai lahan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan. "Patut diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga bisa jadi terdapat unsur mafia tanah dalam hal ini," katanya.Masyarakat Pelita Jaya, Pulau Osi, dan Resetlement Pulau Osi berharap agar perkebunan itu dipindahkan ke areal penggunaan lainnya yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui kegiatan koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, terutama Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional."Kami merasa tidak adil karena pengakuan sepihak dari yang mengaku mempunyai tanah adat pada lokasi bekas Hak Barat seperti erpacht dimasukan sebagai Tanah Adat mereka," katanya.Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten SBB segera inventarisasi Peta Lokasi Tanah - Tanah Bekas Hak Barat ( Bekas Erpacht) Kabupaten SBB. Ini untuk mencegah mafia tanah adat, karena kenyataannya bekas erpacht yang kini telah dikuasai masyarakat juga diklaim oleh orang-orang yang mengaku memiliki dan menguasai tanah adat. Mereka tidak mengakui produk-produk BPN RI."Kami minta pengacara negara atau pemerintah dalam hal ini Kejaksaan mengadakan penelitian di lapangan, bahwa apa sebenarnya yang terjadi di balik pengakuan tanah adat yang sebenarnya berada di wilayah petuanan Desa Eti dan siapa tahu mungkin dikendalikan oleh mafia tanah adat," pintanya.Pihak Polres SBB, juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas atas bukti pelanggaran kesepakatan tersebut. Ini agar tidak mengecewakan masyarakat Desa Eti dan Petuanan serta para pemilik lahan. Menurut mereka, pada tanggal 20 Juli 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten SBB juga mengadakan mediasi para pihak yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Andi Candra As’aduddin, dengan para perwakilan PT. SIM, masyarakat Dusun Pulau Osi, Pelita Jaya, Resetlement Pulau Osi dan Perwakilan dari Pemerintah Desa Eti serta Perwakilan BPD Eti. Pertemuan dilaksanakan secara persuasive di ruang pertemuan Bupati, Kantor Bupati SBB. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan bersama yakni PT. SIM mengehentikan operasi di wilayah objek tanah yang disengketakan sambil para pihak untuk mendudukan objektifitas keberadaan tanah dimaksud. "Pada prinsipnya kami menginginkan ada penyelesaian masalah secara prosedural, tentu memenuhi kaidah hukum dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya sehingga terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat," kata Imran.Pemerintah juga diminta berperan aktif dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini dan hadir selalu bersama masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka dapat terpenuhi. "Ini agar tercipta rasa aman dan nyaman serta masyarakat juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya," pungkasnya.PNO-11
06 Sep 2023, 21:16 WIT
Kapolda Maluku Ikut Makan Siang Bersama Ratusan Siswa SPN Passo
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, menggelar makan siang bersama ratusan siswa yang mengikuti pendidikan Bintara Polri gelombang pertama tahun 2023 di SPN Polda Maluku di Passo, Kota Ambon, Selasa (5/9/2023).Kapolda tidak sendiri menyantap makanan bersama para siswa calon-calon anggota Polri ini. Ia didampingi Irwasda Maluku, Karo SDM, Kabid Propam, Kabid Dokkes dan Kepala SPN Polda Maluku."Kami merasa bersyukur untuk kesekian kalinya bapak Kapolda bisa hadir di tengah-tengah kami di SPN Polda Maluku, karena ini merupakan tradisi dari beliau. Yang perlu diketahui bahwa jumlah siswa saat ini sebanyak 230 orang dan dalam keadaan sehat," kata Kepala SPN Polda Maluku Kombes Pol Daniel Prio Dwi Atmoko.Sementara itu, Kapolda Maluku mengaku makan siang bersama para siswa sengaja dilakukan. Karena hal ini sudah menjadi tugas Kapolda melakukan pengecekan mulai dari proses penerimaan, pendidikan sampai para siswa tersebut menjalankan tugas di Polda Maluku."Sengaja saya hadir di sini bersama rekan rekan pejabat utama untuk mengecek kesiapan dan pola pendidikan di sini sampai dengan makan siang dengan ompreng yang sama-sama kita nikmati yang telah disiapkan Kepala SPN," kata Kapolda.Peristiwa ini merupakan gambaran bahwa makan saat ini merupakan satu ketentuan yang telah diatur. Sebanyak 230 siswa yang hadir di sini diharapkan semuanya akan dilantik karena sudah memilih profesi sebagai seorang Polri dengan segala bentuk kekurangannya."Kalian berjuang dari 3000 orang animo Polda Maluku dan ingin masuk dan duduk di tempat ini, dan duduk di meja makan ini. Kalian harus syukuri apa yang kalian dapatkan, karena tidak semua orang punya kesempatan dan duduk di sini," katanya.Irjen Latif berharap ratusan orang siswa tersebut semuanya siap dilantik untuk menjadi Bhayangkara-bhayangkara pelindung dan pelayan masyarakat."Selamat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Latihlah mentalmu dengan sebaik-baiknya, jangan pernah mengeluh, teruslah ikuti semua proses yang ada di dalam lembaga ini karena semuanya akan bermanfaat untuk kalian dalam pelaksanaan tugas mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," pungkasnya.PNO-11
06 Sep 2023, 21:03 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
