Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Muhammad Rullyandi: Usulan Menempatkan Polri di Bawah Kementerian Sebagai Kemunduran Reformasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menanggapi isu yang belakangan muncul terkait wacana reposisi atau reformasi kelembagaan Polri, khususnya usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian. Menurutnya, gagasan tersebut tidak sejalan dengan amanat reformasi dan justru berpotensi menjadi langkah mundur dalam penataan kelembagaan negara.Dalam pandangannya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejalan dengan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000. Ketentuan tersebut, kata Rullyandi, merupakan bagian penting dari agenda reformasi yang menegaskan pemisahan TNI-Polri dan penguatan peran Polri sebagai alat negara.“Kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan desain yang sudah final dalam kerangka reformasi. Penempatan ini justru memastikan Polri dapat menjalankan fungsi keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara efektif,” ujar Muhammad Rullyandi.Ia menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan Polri telah berlangsung panjang, baik secara struktural maupun instrumental, dan merupakan hasil evolusi penataan institusi kepolisian sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Berbagai perubahan posisi Polri mulai dari pernah ditempatkan di bawah Perdana Menteri hingga kembali berada di bawah Presiden menunjukkan proses konsolidasi peran strategis Polri dalam struktur negara.Secara filosofis, ujar Rullyandi, keberadaan kepolisian merupakan unsur fundamental dalam pembentukan negara modern. Di berbagai belahan dunia, polisi diposisikan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat. Model kepolisian pun bervariasi, mulai dari yang terfragmentasi seperti di Amerika Serikat hingga yang tersentralisasi seperti di Prancis dan Jepang.Indonesia, sebagai negara kepulauan, menurutnya tepat memilih model kepolisian terintegrasi yang berada di bawah Presiden, dengan struktur komando dari pusat hingga daerah melalui Polda, Polres, dan Polsek. Sistem ini dinilai mampu memastikan efektivitas keamanan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.“Koordinasi antara Presiden sebagai kepala negara dan Polri sebagai aparat negara akan jauh lebih efisien bila Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Menempatkannya di bawah kementerian justru berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang birokrasi,” tegas Rullyandi.Ia menambahkan bahwa keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pembantu Presiden juga sudah mengisi fungsi strategis dalam penetapan arah kebijakan kepolisian serta pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan struktur tersebut, tidak ada alasan untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian.“Kompolnas sudah menjalankan peran sebagai auxiliary state organ yang membantu Presiden dalam fungsi kepolisian. Dengan desain seperti ini, struktur birokrasi tetap efisien dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.Rullyandi menegaskan bahwa usulan menempatkan Polri di bawah kementerian bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia dan tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang mendorong profesionalisme, modernisasi, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah pilihan paling tepat untuk menjawab kebutuhan negara dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan publik secara optimal,” pungkasnya. PNO-12
05 Des 2025, 17:05 WIT
Polri Temukan Mayat Wanita di Depan Gereja GKPA Huta Godang, Batang Toru
Papuanewsonline.com, Batang Toru – Tim gabungan Unit K9 SAR Mabes Polri, Unit K9 Polda Sumut, serta Sat Brimob Batalyon C Polda Sumut menemukan sesosok mayat wanita di depan Gereja GKPA Desa Huta Godang, Kabupaten Batang Toru, pada Kamis (4/12/2025). Penemuan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencium bau menyengat di sekitar lokasi.Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan langsung melakukan penyisiran. Pada saat pencarian, anjing pelacak K9 jenis Dasa memberikan reaksi di satu titik mencurigakan. Handler K9, Aipda Hasan, kemudian melaporkan temuannya kepada Katim, Kompol Kadarman, dan Iptu Erasmus.Setelah dilakukan pembukaan pada titik yang ditandai K9, tim menemukan sesosok jenazah perempuan dengan identitas yang masih belum diketahui. Penemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Basarnas untuk proses evakuasi.Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, membenarkan adanya temuan tersebut dan mengatakan bahwa langkah cepat tim K9 merupakan bentuk respon cepat Polri terhadap laporan masyarakat.“Tim K9 bergerak cepat setelah mendapat laporan warga. Anjing pelacak berhasil mengarahkan tim ke titik bau dan ditemukan satu korban perempuan. Saat ini proses identifikasi masih berlangsung dan Polri berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa Polri akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan mengungkap identitas korban.“Polri berkomitmen untuk memastikan proses penyelidikan berjalan objektif, transparan, dan tuntas. Kami juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk menghubungi kepolisian setempat,” tambahnya.Saat ini, jenazah telah dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. PNO-12
05 Des 2025, 16:59 WIT
Masuki Pengamanan Nataru 2025, Polda Maluku Manfaatkan Drone untuk Pemantauan Udara
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kali ini, untuk dapat merespons dengan cepat berbagai kejadian Polda Maluku menghadirkan teknologi drone dalam pemantauan udara.Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, penggunaan perangkat drone merupakan kebutuhan strategis Polri di tengah pesatnya perkembangan dinamika keamanan dan teknologi global. Menurut Kapolda, kemampuan Polda Maluku dalam memanfaatkan teknologi modern harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks."Kemampuan pemantauan udara melalui drone memiliki kontribusi besar terhadap tugas-tugas operasional kepolisian, termasuk pemetaan situasi, pengawasan wilayah rawan, dan dukungan dalam penindakan berbagai bentuk pelanggaran maupun gangguan Kamtibmas," kata Kapolda saat melakukan pengecekan kesiapan penggunaan peralatan drone Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol (Purn) Chr. Tahapary, Kota Ambon, Rabu (3/12/2025). “Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan bagaimana kondisi teknologi drone yang kita miliki. Perkembangan dinamika global dan berbagai kejadian saat ini perlu kita siasati dengan kemampuan teknologi yang sudah tersedia,” ucap Kapolda.Kapolda secara khusus menyampaikan teknologi drone akan menjadi salah satu elemen penting dalam Operasi Lilin dan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dengan kemampuan mobilitas dan jangkauan yang luas, drone dinilai dapat membantu pemantauan titik-titik konsentrasi massa dan area rawan kemacetan maupun kerawanan Kamtibmas.“Selain itu, drone akan sangat membantu kita dalam rangkaian kegiatan pengamanan Nataru 2025. Dengan dukungan pemantauan udara, kita dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi potensi gangguan,” tegas Kapolda.Prof. Dadang juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam penanganan konflik sosial yang kerap terjadi di beberapa wilayah Maluku. Ia mengungkapkan, dalam banyak kasus, ketiadaan alat bukti visual menyulitkan proses penegakan hukum.“Kita sering diperhadapkan pada persoalan konflik sosial, namun ketika proses penyidikan berlangsung, rekaman kejadian sering tidak tersedia. Karena itu saya minta para operator untuk responsif. Ketika terjadi insiden, segera manfaatkan drone sebagai alat bantu dokumentasi dan pemantauan,” tegasnya.Kapolda menilai, penggunaan drone tidak hanya berperan untuk deteksi dini, tetapi juga menjadi alat pendukung penting dalam pengumpulan alat bukti, analisis pola konflik, hingga pemetaan titik eskalasi.Untuk diketahui, pengecekan drone oleh Kapolda meliputi kondisi fisik perangkat, ketersediaan baterai, kesiapan operator, serta kemampuan teknis drone dalam manuver dan pengambilan gambar. Seluruh operator diminta untuk tetap menjaga profesionalisme, memahami SOP penerbangan drone, serta memastikan setiap perangkat dalam kondisi optimal.Saat mengecek kesiapan peralatan drone Kapolda didampingi Karo Log, Direktur Pamobvit Polda Maluku, dan operator serta personel pengampu teknologi drone. PNO-12
05 Des 2025, 15:53 WIT
Penegakan Hukum Yang Abal-Abal, Komisi III DPR RI Siap Panggil Pejabat Tinggi MA dan Kejaksaan
Papuanewsonline.com, Jakarta — Komisi III DPR RI kembali menegaskan perannya dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga penegak hukum, yang kerap melakukan penegakan hukum abal-abal karena terlibat kepentingan, hingga mengkriminalisasi masyarakat.Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan yang digelar pada Kamis (4/12/2025), Komisi III mengeluarkan sejumlah keputusan penting terkait dua perkara yang banyak menyita perhatian publik yakni kasus konsinyasi Tol Depok–Antasari dan penanganan perkara atas nama Petrus Fatlolon di Maluku.Komisi III meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan investigasi mendalam terkait proses pencairan dana konsinyasi pengganti pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari atas nama Sdr. Bob Goldman.Langkah ini diambil untuk memastikan prosedur pencairan yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2024 serta ketentuan hukum yang berlaku.Komisi III menilai transparansi dan kepastian hukum dalam kasus konsinyasi sangat penting mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat serta penegakan hukum dalam proyek strategis nasional.Perhatian serius dari Komisi III DPR RI juga diberikan terhadap perkara yang menimpa Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kepulauan Tanimbar.Komisi III meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pengawasan menyeluruh terhadap tindakan dan proses yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar.Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai hukum.Untuk menggali informasi lebih komprehensif, Komisi III melalui Panja Reformasi memutuskan akan memanggil sejumlah pejabat penting Kejaksaan dan Mahkamah Agung, termasuk:Kepala Kejaksaan Tinggi MalukuMantan Kajari Kepulauan Tanimbar, Dady WahyudiMantan Aspidsus Kejati Maluku, Triono RahyudiMantan Asintel Kejati Maluku, Muji MurtopoJaksa Kejati Maluku: R. Santoso dan Bambang IrawanJaksa Agung Muda Bidang PengawasanSdr. Petrus FatlolonSelain itu, Panja juga akan memanggil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Umum terkait laporan pengaduan Sdr. Bob Goldman.Langkah pemanggilan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang objektif dan menyeluruh mengenai dugaan permasalahan dalam kedua kasus tersebut.Pimpinan Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburokhman, menegaskan keputusan ini merupakan bagian dari komitmen DPR untuk memastikan reformasi penegakan hukum berjalan nyata.Kehadiran perwakilan masyarakat, yaitu Dr. (c) H. Djamaluddin Koedoeboen, S.H., M.H. dan John Lokollo, M.A., dan Isteri mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memperkuat aspirasi publik agar dugaan penyimpangan hukum tidak dibiarkan berlarut-larut.Komisi III memastikan proses pengawasan akan dilakukan secara terbuka dan berkelanjutan demi menjaga integritas lembaga penegak hukum.Penulis: PNO-12Editor: GF
05 Des 2025, 02:09 WIT
Polisi Lakukan Pengawasan SPBU Pasca Bencana: Antisipasi Antrean Panjang dan Penimbunan BBM
Papuanewsonline.com, Banda Aceh - Personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengawasan di 20 SPBU yang ada di Banda Aceh untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman bagi masyarakat pascabencana banjir dan longsor.Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah antrean panjang serta potensi praktik penimbunan oleh oknum yang memanfaatkan situasi darurat.Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara intensif, dengan menurunkan personel ke seluruh titik SPBU yang berpotensi mengalami lonjakan pembelian hingga menimbulkan antrean panjang.“Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” ujar Zulhir Destrian, Rabu, 3 Desember 2025.Selain menempatkan personel di lapangan, kepolisian juga melakukan koordinasi langsung dengan petugas SPBU untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai aturan. Petugas diminta lebih selektif dalam melayani pembelian dan melaporkan segera apabila ditemukan indikasi pembelian berlebihan.Polisi juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar melakukan pembelian BBM secara wajar sesuai kebutuhan. Langkah ini diambil untuk mencegah kepanikan dan memastikan pasokan tetap merata di seluruh wilayah, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pertamina dan Dinas ESDM Aceh, termasuk menyampaikan imbauan terkait pembebasan barcode sesuai aturan gubernur yang berlaku dalam situasi darurat. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan di SPBU serta mencegah penumpukan kendaraan.Tidak hanya itu, sambung Zulhir, komunikasi juga dilakukan dengan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM dari depo ke seluruh SPBU berlangsung lancar tanpa hambatan. Dengan pendistribusian yang terjaga, kelangkaan BBM dapat dicegah dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi."Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit," pungkas Kombes Zulhir. PNO-12
04 Des 2025, 12:37 WIT
Polda Lampung Gelar Baksos dan Kesehatan Guna Pererat Kemitraan dengan Ojek Online
Papuanewsonline.com, Lampung – Polri memperkuat sinergi keamanan berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Apel Ojek Online Kamtibmas Polda Lampung yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri pada Rabu, 3 Desember 2025, di Lapangan Apel Mapolda Lampung. Apel yang dihadiri langsung Wakapolri ini melibatkan 900 driver ojek online dan menjadi penutup rangkaian Apel Ojol Kamtibmas Nasional 2025. Rangkaian ini sebelumnya digelar di empat Polda: pertama di Polda Metro Jaya pada 20 Oktober 2025 dengan melibatkan 10.000 driver ojol; kedua di Polda Jawa Timur pada 1 November 2025 dengan 4.425 driver; ketiga di Polda Jawa Barat pada 8 November 2025 dengan 5.000 driver; dan keempat di Polda DIY pada 21 November 2025 dengan 3.500 driver. Dengan pelaksanaan apel di Lampung, total peserta seluruh rangkaian apel mencapai 22.925 driver ojek online.Dalam kegiatan ini, Wakapolri membuka acara dengan mengajak peserta mengheningkan cipta untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebelum menyampaikan arahan strategis mengenai peran ojek online sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini. Meski kegiatan dipimpin Wakapolri, seluruh pernyataan kepada media disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari. Ia menegaskan bahwa kehadiran Wakapolri dalam apel ini menunjukkan perhatian Polri terhadap kemitraan bersama komunitas ojek online. Menurutnya, driver ojol memiliki peran penting dalam membantu Polri karena setiap hari berada di jalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. “Para driver ojek online adalah mitra strategis Polri yang mampu memberikan informasi cepat dari lapangan. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, memberikan informasi kejadian, dan membantu mempercepat respons Polri, termasuk saat terjadi kecelakaan, kemacetan, maupun bencana,” ujar Kabid Humas.Kombes Pol Yuni Iswandari juga menjelaskan bahwa Wakapolri dalam arahannya menekankan stabilitas ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 mencapai 5,04%, lebih tinggi dibanding Arab Saudi (5%), Tiongkok (4,8%), Singapura (4,2%), Amerika Serikat (2,1%), dan Australia (1,8%). Selain itu, sektor ekonomi digital Indonesia hampir mencapai nilai 100 miliar dolar AS atau naik 14% dari tahun sebelumnya, di mana sektor transportasi online dan layanan pesan-antar berkontribusi sebesar 10 miliar dolar AS atau meningkat 13% dibanding 2024. “Wakapolri menyampaikan bahwa capaian ekonomi digital tersebut tidak terlepas dari peran besar para pengemudi ojek online yang telah menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan masyarakat,” kata Kabid Humas.Sebagai bagian dari pelayanan publik dan kemanusiaan, Polda Lampung menyediakan berbagai layanan pada kegiatan apel tersebut. Sebanyak 200 driver ojol menerima layanan bakti kesehatan yang mencakup poli umum, poli mata, poli THT, kulit dan kelamin, poli penyakit dalam, poli bedah, layanan khitan, laboratorium sederhana, dan apotek. Selain itu, 100 driver ojol mendapatkan layanan perpanjangan SIM, perpanjangan STNK, servis motor ringan, serta pembagian sembako. Polda Lampung juga membagikan 1.200 rompi keselamatan dan 15 helm kepada para peserta sebagai bentuk dukungan keselamatan berkendara.Pada kesempatan yang sama, Wakapolri memimpin pelepasan 14 truk bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan tersebut terdiri dari 12.489 kilogram beras, 197 koli pakaian, 464 dus bahan makanan, 280 dus minuman, 5.763 dus mi instan, 150 dus mi telur, 5 kotak obat-obatan, 15 dus sembako, 1.515 selimut, 3 dus minyak, 12 mukena, 20 sarung, 2.537 bal popok, 1.213 dus air mineral, serta 1.778 kilogram gula. Kabid Humas menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap warga terdampak bencana. “Bantuan dalam jumlah besar yang dilepas langsung oleh Wakapolri ini menunjukkan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam misi kemanusiaan untuk membantu sesama,” ucapnya.Kabid Humas menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa rangkaian apel ojol ini semakin memperkuat kemitraan Polri dan masyarakat. Ia menyebut bahwa seluruh kegiatan, mulai dari layanan kesehatan, pelayanan administrasi, distribusi sembako, hingga pengiriman bantuan kemanusiaan, adalah gambaran Polri yang selalu hadir dan bekerja untuk masyarakat. PNO-12
03 Des 2025, 19:55 WIT
Indonesia–Belanda Sepakati Pengaturan Teknis Pemulangan Dua Narapidana
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham
Imipas) secara resmi menandatangani Practical Arrangement dengan Pemerintah
Kerajaan Belanda pada Selasa, 2 Desember 2025. Penandatanganan yang digelar secara
daring ini menghadirkan Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, sebagai
perwakilan Pemerintah Indonesia, sementara pihak Belanda diwakili oleh Menteri
Luar Negeri D. M. van Weel.Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang
sejak awal 2025 dan menjadi tonggak penting dalam pengaturan pemindahan dua
narapidana warga negara Belanda yang tengah menjalani hukuman di Indonesia.
Yusril menyatakan bahwa penyusunan kesepahaman ini didasarkan pada prinsip
ketertiban proses hukum serta pemenuhan standar kemanusiaan dalam setiap
tahapan pemindahan.Practical Arrangement ini memuat pengaturan teknis dan
administratif yang harus dipatuhi kedua negara. Ruang lingkupnya mencakup tata
cara pelaksanaan pemindahan, mekanisme penanganan kesehatan narapidana,
pengaturan logistik perjalanan, hingga pembiayaan penuh yang menjadi tanggung
jawab Pemerintah Belanda. Seluruh detail prosedural telah dibahas dalam
rangkaian rapat sejak 28 Februari hingga 1 Desember 2025.Dua narapidana yang menjadi subjek pemindahan adalah
Siegfried Mets, 74 tahun, terpidana mati dengan riwayat perawatan medis akibat
fraktur lengan, serta Ali Tokman, 65 tahun, terpidana seumur hidup kasus
narkotika yang memiliki riwayat hipertensi. Keduanya dijadwalkan berangkat
menuju Amsterdam melalui Bandara Internasional Soekarno–Hatta pada 8 Desember
2025.Yusril menegaskan bahwa kesepakatan ini menunjukkan
profesionalisme hubungan bilateral Indonesia dan Belanda dalam menangani isu
pemindahan narapidana lintas negara. Ia menambahkan bahwa kerja sama semacam
ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak
individu yang sedang menjalani pidana.Penandatanganan ini sekaligus memperkuat komitmen kedua
negara untuk menjaga seluruh prosedur tetap berada dalam koridor hukum nasional
maupun prinsip kerja sama internasional. Pemerintah Belanda juga memberikan
apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas dukungan dan koordinasi intensif
selama persiapan pemindahan berlangsung.Kerja sama ini dipandang sebagai wujud diplomasi hukum yang
menempatkan aspek kemanusiaan dan akuntabilitas sebagai prioritas. Pemerintah
Indonesia memastikan bahwa proses pemindahan dilakukan secara transparan,
terukur, dan tidak mengabaikan kondisi kesehatan narapidana yang bersangkutan. Penulis: PNO-1
Editor: GF
03 Des 2025, 09:55 WIT
Polda Sumut Kerahkan Unit K9 Percepat Pencarian Korban Banjir dan Longsor di Tapteng–Sibolga
Papuanewsonline.com, Medan – Upaya pencarian korban banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera Utara terus diperkuat. Polda Sumatera Utara mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak terlatih untuk membantu proses penyisiran di sejumlah titik terdampak, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga yang merupakan lokasi dengan dampak terparah.Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pengerahan K9 ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pencarian di area-area yang sulit ditembus oleh tim SAR konvensional. Unit K9 tersebut didatangkan sebagai perbantuan dari Mabes Polri, lengkap dengan handler profesional dan peralatan pendukung.“Tim K9 ini diperbantukan untuk mendukung proses pencarian korban yang masih dilaporkan hilang akibat banjir bandang dan longsor,” ujar Kapolda Whisnu, Senin (1/12/25).Menurutnya, anjing pelacak memiliki kemampuan deteksi yang sangat tinggi, terutama dalam mengidentifikasi keberadaan manusia di bawah tumpukan lumpur, reruntuhan material, atau area yang tidak dapat diakses kendaraan maupun alat berat. Karena itu, kehadiran unsur K9 menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempercepat proses pencarian.Kapolda Sumut menegaskan bahwa seluruh personel handler dan anjing pelacak yang diterjunkan berada dalam kondisi optimal dan telah dilengkapi perlengkapan khusus untuk operasi di medan bencana. Polda Sumut juga memastikan dukungan logistik, komunikasi, serta koordinasi lintas instansi berjalan maksimal.“Kecepatan menemukan korban adalah bagian dari menyelamatkan martabat kemanusiaan. Setiap nyawa sangat berharga, dan kita bekerja maksimal dengan semua sumber daya yang ada, termasuk K9,” tegasnya.Selain unit K9, Polda Sumut bersama Basarnas, TNI, BPBD, dan pemerintah daerah terus mengintensifkan pencarian melalui penyisiran darat, pengerahan alat berat, serta pemetaan ulang titik-titik yang berpotensi masih terdapat korban tertimbun. Kondisi cuaca yang berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri, namun sinergi antarinstansi disebut tetap solid.Kapolda Whisnu menambahkan bahwa operasi pencarian akan dilaksanakan tanpa henti hingga seluruh warga yang dilaporkan hilang berhasil ditemukan, baik dalam kondisi selamat maupun tidak.Dengan dukungan tambahan kekuatan K9 ini, Polda Sumut berharap proses pencarian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan jawaban bagi keluarga yang masih menunggu kabar anggota keluarganya. PNO-12
02 Des 2025, 19:04 WIT
Kapolri Bagikan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Lhokseumawe
Papuanewsonline.com, Lhokseumawe – Kapolri kembali menunjukkan komitmennya dalam percepatan penanganan bencana dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diterbangkan menggunakan Pesawat Poludara CN 295/P-4501 dan langsung diarahkan untuk mendukung kebutuhan warga serta petugas yang bekerja di lapangan.Dalam penyalurannya, Astamaops Kapolri, Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, hadir mewakili Kapolri untuk menyerahkan langsung bantuan tersebut di lokasi terdampak. Selain menyerahkan bantuan, Astamaops Kapolri juga melaksanakan giat memberikan support moril kepada seluruh anggota Polri dan petugas gabungan yang terus berjibaku menanggulangi bencana alam di wilayah tersebut.Adapun bantuan dari Kapolri yang disampaikan melalui Astamaops Kapolri meliputi:1. Perahu karet 1 unit2. Mesin Yamaha 1 unit3. Alas perahu 1 unit4. Power station 2 unit5. Solar panel 4 unit6. MPT-FT 20 dus7. Pemanas MTP 10 dus8. Makanan siap saji 27 dus9. Tenda 1 unitDalam kesempatan tersebut, Astamaops Kapolri Komjen Pol Dr. Mohammad Fadil Imran menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bentuk perhatian langsung dari Kapolri terhadap kondisi masyarakat di Aceh.“Bapak Kapolri memerintahkan kami untuk memastikan bantuan ini tiba tepat waktu dan langsung diterima masyarakat yang membutuhkan. Polri hadir untuk memberikan dukungan nyata bagi warga yang terdampak bencana, sekaligus memastikan seluruh personel yang bertugas tetap bersemangat menjalankan misi kemanusiaan,” ujarnya, Selasa (2/12).Ia juga menegaskan bahwa Kapolri memberikan instruksi agar proses penanganan bencana dilakukan dengan cepat, humanis, dan terkoordinasi.“Pesan Bapak Kapolri sangat jelas: pastikan masyarakat mendapatkan bantuan, pastikan petugas tetap kuat, dan pastikan Polri selalu berada di garis terdepan untuk membantu negara dalam situasi darurat,” tambahnya.Dengan dukungan logistik dan penguatan personel dari Kapolri ini, diharapkan penanganan bencana di Lhokseumawe dapat berjalan lebih optimal serta mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. PNO-12
02 Des 2025, 18:50 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
