Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Lakukan Pendampingan Penyaluran BPNT
Papuanewsonline.com, Jatim - Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi melakukan pendampingan kepada Kementerian Sosial dalam penyaluran Bantuan Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lamongan. Hal itu juga sebagai bentuk pengawasan.Budi Agung Nugraha selaku Ketua Tim menjelaskan, hasil temuan di lapangan menunjukkan terjadi upaya penggiringan KPM untuk mengambil sembako/BPNT yang telah dipaketkan di penyedia. Padahal paket itu telah ditentukan. Tidak hanya itu, penggiringan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permensos No. 4 Tahun 2023 yang berakibat pada penidaklayakan terhadap KPM yang tidak mau mengambil paket sembako/BPNT.“Satgasus merekomendasikan agar Kemensos RI meningkatkan intensitas sosialisasi, edukasi KPM agar tidak mudah ditipu oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6/24).Menurutnya, Satgassus juga merekomendasikan evaluasi SDM yang menjadi pendamping sosial di daerah agar memastikan KPM menerima haknya. Caranya dengan mengatur regulasi dan mekanisme pengusulan Bansos Sembako/BPNT dan PKH lebih akuntabel, transparan, wajar, kebijakan dan pengendalian kebijakannya di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. “Hal ini untuk meminimalisir peluang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghilangkan haknya KPM.Satgassus akan terus mendampingi Kemensos RI untuk memastikan bahwa penerima Bansos adalah orang yang berhak dan layak menerima,” ujarnya.Ditambahkan Yudi Purnomo Harahap selaku anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri, tim juga melakukan kegiatan monitoring pencairan dan penyaluran Bansos Sembako/BPNT dan PKH. Selain itu, sosialisasi dan edukasi KPM di Kabupaten Lamongan untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos.“Adapun Kabupaten Lamongan dipilih karena ditemukannya ribuan data Keluarga Penerima Manfaat yang ditidaklayakan dalam kurun waktu Juni 2023 sampai dengan Februari 2024, diduga penidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya. (PNO-12)
07 Jun 2024, 21:21 WIT
Didampingi Kapolda Papua, Wakil Presiden RI Kunjungi Pembangunan dan Pertanian di Papua Selatan
Papuanewsonline.com, Merauke – Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, didampingi oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K, bersama Forkopimda Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja yang bertujuan untuk meninjau berbagai kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah tersebut pada Selasa (4/6). Kunjungan tersebut melibatkan pertemuan dengan Pj. Gubernur Papua Selatan, para Bupati, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Papua Selatan, serta pencanangan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintah provinsi Papua Selatan.Wakil Presiden menyampaikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan fokus pada berbagai aspek seperti pendidikan, telekomunikasi, ekonomi, pelayanan masyarakat, dan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di Papua Selatan melalui alokasi anggaran yang lebih tepat dan efektif."Setiap permasalahan di masyarakat harus menjadi tanggung jawab pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Kita harus bekerja sama untuk memprioritaskan pembangunan yang diperlukan, termasuk dalam bidang pendidikan dan keagamaan," ujar Wakil Presiden.Selain itu, dalam agenda kunjungan tersebut, Wakil Presiden juga meninjau kawasan perkebunan tebu Sermayam di Kampung Ngutti Bob, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Ia menyoroti potensi pembangunan pertanian tebu gula di Merauke sebagai salah satu solusi untuk mengurangi impor gula Indonesia yang terus meningkat."Merauke menjadi pusat pertanian tebu gula dengan target produksi 2,6 juta ton dan produksi etanol untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri," jelas Wapres.Kunjungan kerja Wakil Presiden beserta rombongan di wilayah hukum Polda Papua berlangsung mulai tanggal 3 hingga 5 Juni 2024 di Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya, rombongan akan melanjutkan ke Provinsi Papua Pegunungan untuk meninjau pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan pameran UMKM Dekranasda. (PNO-12)
05 Jun 2024, 20:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
