Review Master Plan Tailing PTFI, Pemkab Mimika Siapkan Arah Kebijakan Strategis

Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan isu strategis yang harus dikaji secara komprehensif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Dr. Yohana Paliling, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Tahap II Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia, yang berlangsung di Timika, Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Yohana Paliling mengatakan bahwa isu pengelolaan tailing tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut arah pembangunan daerah, tata ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, ekonomi daerah, kelembagaan, hingga kepastian regulasi dan tata kelola di masa depan.

"Pengelolaan dan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia merupakan isu yang sangat strategis bagi Kabupaten Mimika. Karena itu diperlukan kajian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan," ujarnya.

Ia menjelaskan, kajian yang sedang dilakukan diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen laporan, tetapi juga mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika bersama seluruh pemangku kepentingan.

Melalui seminar dan FGD tersebut, pemerintah berharap tim teknis dapat memanfaatkan hasil kajian secara menyeluruh, khususnya terkait aspek teknis pengelolaan dan pemanfaatan tailing, mulai dari kebutuhan infrastruktur, penentuan lokasi, mekanisme pengangkutan, proses pengolahan, potensi pemanfaatan, risiko teknis, hingga rekomendasi langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan pemerintah daerah.

Yohana juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengikuti kegiatan tersebut secara serius dengan memberikan masukan yang tajam, terukur, serta sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Menurutnya, Kabupaten Mimika memiliki kepentingan besar untuk memastikan pemanfaatan tailing mampu memberikan nilai tambah bagi daerah. Namun seluruh prosesnya harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Kita harus melihat isu tailing ini secara komprehensif. Di satu sisi terdapat peluang besar untuk mendukung pembangunan daerah, namun di sisi lain kita juga harus memperhatikan dampak lingkungan, sosial, budaya, kesiapan teknis, tata ruang, pembiayaan, kelembagaan, hingga keberlanjutan pengelolaannya," katanya.

Ia berharap hasil FGD Tahap II tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun langkah-langkah strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan PT Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Pusat.

FGD Tahap II Review Master Plan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tailing PT Freeport Indonesia menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan pemanfaatan tailing dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Bim

Editor: OF