Rakyat Yahukimo Desak TPNPB Evaluasi Total Metode Perang: "Jangan Bunuh Kami Tanpa Proses"

Papuanewsonline.com, Yahukimo – Warga Yahukimo melayangkan surat terbuka kepada Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (KOMNAS TPNPB-OPM). 

Surat tertanggal 23 Juli 2026 itu ditujukan kepada Panglima TPNPB-OPM Jenderal Goliat Tabuni di Tingginambut dan ditembuskan ke Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.

Isinya desakan evaluasi total metode perang gerilya yang dijalankan Kodap 16 Yahukimo dan Kodap 3 Derakma-Ndugama. 

Pemicunya, eksekusi terhadap tiga Orang Asli Papua (OAP) pada 20-21 April 2026. Korban terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki yang saat itu dituduh sebagai Bantuan Polisi Indonesia atau Banpol.

Fakta Versi Warga: Salah Sasaran

Dalam surat terbuka tersebut, warga mengklaim korban eksekusi bukanlah anggota Banpol aktif.

"Orang yang dieksekusi tersebut dalam posisi wajib lapor, bukan karena dia anggota Banpol. Eksekusi dilakukan tanpa proses interogasi, tanpa pendataan, tanpa pengadilan militer TPNPB. Ini bukan perang. Ini pembunuhan," tulis warga.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Komnas TPNPB terkait tudingan tersebut.

Tiga Kegagalan yang Disorot Warga

Warga Yahukimo merinci tiga aspek kegagalan dalam insiden tersebut:

1.  Kegagalan Intelijen Internal  

Papua Service Intelijen (PIS) dinilai gagal membedakan "rakyat wajib lapor" dengan "Banpol aktif", serta antara "korban sistem" dan "pelaku sistem".

2.  Kegagalan Metode Operasi  

Warga menegaskan perang gerilya tidak berarti tanpa hukum. Metode penembakan tanpa interogasi dinilai sama dengan praktik yang selama ini dikutuk dari TNI.  

"Hari ini TPNPB menembak 'terduga Banpol'. Besok TNI akan bilang 'TPNPB pembunuh rakyat'. Siapa yang dirugikan? Nama perjuangan Papua Merdeka," tulis mereka.

3.  Kegagalan Politik  

Warga mempertanyakan posisi rakyat dalam perjuangan.  

"Apakah kami ini Subjek Perjuangan, atau Objek Perang kalian?"

Tiga Tuntutan Darurat ke TPNPB

Atas dasar itu, Rakyat Yahukimo mengajukan 3 tuntutan:

Pertama, Evaluasi Total Rekrutmen dan PIS untuk Kodap 16 dan Kodap 3. Tuntut penghentian rekrutmen asal-asalan dan penerapan 3 tahap: tes ideologi, tes psikologi, tes pengenalan lapangan.

Kedua, Pembuatan SOP Pengadilan Militer Lapangan. Setiap yang dituduh mata-mata wajib: ditangkap hidup-hidup, diinterogasi dan didata, diadili di depan majelis Kodap, jika terbukti bersalah baru dieksekusi, jika tidak bersalah harus dibebaskan dan ada permintaan maaf terbuka.

Ketiga, Jaminan Rasa Aman. Komnas TPNPB diminta turun langsung ke Yahukimo, sampaikan permintaan maaf terbuka ke keluarga korban, dan berikan jaminan tidak ada lagi eksekusi tanpa proses hukum.

Pertanyaan untuk Jubir TPNPB

Warga juga melayangkan 2 pertanyaan terbuka ke Sebby Sambom:  

1. Mengapa narasi "Banpol" dipakai secara serampangan terhadap rakyat yang terpaksa wajib lapor?  

2. Mengapa Yalimo bisa tenang, sementara Yahukimo terus jadi lokasi perang? Apa parameter zona aman dan zona perang Kodap?

Surat ditutup dengan peringatan moral:  

"Kami percaya hukum karma. Tangan yang membunuh rakyatnya sendiri, suatu hari akan ditolak oleh tanah Papua sendiri... Kami bukan musuh TPNPB. Kami adalah ibu, bapak, saudara dari TPNPB. Tegur kami kalau salah. Tapi jangan bunuh kami tanpa proses."

Penulis: Hendrik

Editor: OF