Papua Tengah Kekurangan 391 Tenaga Kesehatan, Dinkes Mimika Susun Peta Kebutuhan SDM Medis

Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melaksanakan kegiatan pendampingan perhitungan rencana pemenuhan tenaga kesehatan pada 17–18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang tepat dan berbasis data guna meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan hingga wilayah terpencil.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang terdiri dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah yang sulit dijangkau menjadi tantangan dalam pemerataan tenaga kesehatan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemetaan, Papua Tengah masih mengalami kekurangan sebanyak 391 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, tenaga gizi, tenaga teknis kefarmasian, dokter gigi, tenaga kesehatan gigi, tenaga promosi kesehatan, tenaga farmasi, tenaga sanitasi lingkungan, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM).

Khusus di Kabupaten Mimika, kata Kristianus, masih terdapat kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga gizi, dokter gigi, tenaga kesehatan gigi, dan tenaga farmasi. Melalui kegiatan pendampingan tersebut, diharapkan dapat dilakukan penghitungan serta pemetaan kebutuhan sembilan jenis tenaga kesehatan yang masih kurang di sejumlah puskesmas sebagai dasar pengambilan kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga tengah menjalankan program perekrutan dan pembiayaan pendidikan dokter spesialis sebagai bagian dari visi dan misi Gubernur Papua Tengah dalam mewujudkan pemerataan dokter spesialis di 15 rumah sakit yang ada di wilayah tersebut.

Dari hasil pendataan di Kabupaten Mimika, terdapat dua dokter yang menyatakan minat untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Informasi terkait program tersebut telah disampaikan kepada rumah sakit, puskesmas, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Kristianus memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika karena pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, serta unsur kesehatan lainnya dalam menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan.

Menurutnya, model perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan yang dilakukan Mimika dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua Tengah. Sebab, hingga kini masih terjadi ketimpangan tenaga kesehatan, di mana sejumlah daerah memiliki jumlah perawat yang cukup banyak, namun masih mengalami kekurangan tenaga teknis elektromedik, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan lainnya.

Ia juga menyoroti tantangan penempatan tenaga kesehatan di wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Puncak Jaya yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung.

Karena itu, pemerintah mendorong putra-putri asli daerah untuk menempuh pendidikan di bidang kesehatan dan kembali mengabdi di daerah asal sehingga pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Papua Tengah dapat terwujud.

Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kesehatan yang mencukupi, baik dari sisi jumlah, kompetensi, pemerataan, maupun kualitas pelayanan.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Mimika memiliki tantangan geografis yang kompleks, mulai dari wilayah perkotaan, pesisir, pegunungan hingga daerah terpencil. Oleh sebab itu, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan harus dilakukan secara tepat, terukur, dan berdasarkan data yang akurat.

“Hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, pemerataan distribusi, hingga pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Herry berharap kegiatan pendampingan tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi mampu menghasilkan data kebutuhan tenaga kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan kesehatan daerah.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan secara serius serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan sumber daya manusia kesehatan yang profesional, merata, dan berkualitas.

Penulis: Bim

Editor: GF