Kerusakan Ekosistem & Kesenjangan Ekonomi Mimika Disorot di Rapat DPR RI

Papuanewaonline.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Robert Joppy Kardinal, mengangkat isu serius mengenai dampak luas operasional tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia terhadap kerusakan lingkungan dan mata pencaharian warga di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama DPR Provinsi Papua Tengah dan perwakilan masyarakat Mimika di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26) 

Ia menekankan bahwa aktivitas pertambangan yang semakin dalam telah membebani ekosistem wilayah secara berlebihan.

Robert menjelaskan bahwa operasi penambangan kini telah mencapai kedalaman hampir 2.000 meter di bawah permukaan tanah. 

Setiap harinya, sekitar 240.000 ton material bumi diangkat, di mana sebagian besar sisa pengolahan atau limbah tambang dibuang ke aliran sungai sepanjang 23 hingga 25 kilometer menuju wilayah pesisir. 

Akibatnya, ekosistem rusak parah, termasuk hilangnya habitat hewan khas seperti kepiting bakau dan labi-labi akibat kerusakan hutan bakau yang menjadi tempat tinggal alaminya.

Paparan yang disampaikan juga mengungkapkan fakta mengkhawatirkan terkait area penimbunan limbah tambang ModADA yang kini mencakup luas 23.000 hektare, dengan ketinggian endapan yang bahkan mencapai lebih dari 10 meter di atas permukaan Kota Timika. 

Kerusakan lingkungan ini berdampak nyata bagi kehidupan warga: aliran sungai berubah, jalur migrasi ikan terputus, hutan sagu hilang, kualitas air tanah menurun drastis, hingga menyebabkan kematian massal ikan dan gangguan kesehatan kulit yang diderita anak-anak serta masyarakat adat.

Selain masalah lingkungan, politisi Fraksi Golkar ini juga menyoroti ketimpangan di sektor kelautan. 

Nelayan tradisional lokal sulit bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar yang berasal dari luar daerah yang beroperasi di perairan Laut Arafura hingga wilayah barat Papua. 

Sumber daya laut yang melimpah justru dinikmati pihak lain, sementara warga setempat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini, Robert mendesak agar Komisi IV segera membentuk tim khusus untuk melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi. 

Tujuannya agar mengetahui fakta sebenarnya di lapangan sebelum menyusun rekomendasi yang tepat sasaran. 

“Kita harus membagi masalah sesuai kewenangan: lingkungan di Komisi IV, tambang ke Komisi XII, dan infrastruktur ke Komisi V. Langkah ini demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Mimika,” tegasnya.

Penulis: Jid

Editor: OF