Evaluasi Kinerja Layanan Publik 2026, MPP Mimika Dapat Apresiasi dan Siap Ekspansi ke Distrik

Papuanewsonline.com, Mimika — Evaluasi kinerja layanan publik di Kabupaten Mimika tahun 2026 menunjukkan hasil yang positif, khususnya pada pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Slamet Sutejo saat diwawancarai pada Rabu, (22/04/2026).

Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa prinsip utama dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek pelaporan. Namun, hal tersebut dipastikan akan segera dilengkapi.

“Perlu dipahami bahwa urusan pelaporan bukan berada di MPP, melainkan leading sector-nya ada di bagian organisasi dan tata laksana (Orta),” jelasnya.

Terkait MPP, Slamet menyampaikan bahwa layanan tersebut mendapat apresiasi sejak diresmikan hingga saat ini. MPP Mimika dinilai mampu berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bahkan, MPP fisik dan digital di Mimika telah berjalan secara bersamaan, menjadikannya salah satu daerah di Papua yang mampu mengintegrasikan kedua sistem tersebut.

Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri. Ke depan, layanan publik yang sudah terpusat di MPP diharapkan dapat diperluas hingga ke tingkat distrik. Saat ini, langkah awal sudah mulai terlihat, seperti hadirnya layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di beberapa distrik.

“Nantinya, OPD teknis lainnya juga dapat bergabung di bawah koordinasi Dinas PTSP, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan perizinan dan administrasi langsung di distrik,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, masyarakat di wilayah seperti Mapurujaya, Wania, hingga Kuala Kencana tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mendapatkan layanan. Terlebih, kawasan tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Pemanfaatan kantor distrik yang sudah memadai juga menjadi bagian dari strategi, dengan lantai bawah difungsikan sebagai pusat layanan publik.

Selain penguatan layanan, Slamet menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam MPP. Ia menyebutkan bahwa peningkatan kualitas layanan harus berjalan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Untuk mengukur kualitas layanan, pemerintah menggunakan sejumlah indikator, salah satunya indeks kepuasan masyarakat. Penilaian ini mencakup kemudahan prosedur, kecepatan layanan, hingga penanganan pengaduan. Respons masyarakat, baik melalui survei, forum publik, media sosial, maupun ulasan daring, menjadi tolok ukur utama.

“Tidak ada layanan yang sempurna, tetapi setiap kekurangan harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kualitas pelayanan di lapangan dan kelengkapan administrasi pelaporan. Menurutnya, pelayanan yang sudah baik harus didukung dengan pelaporan yang lengkap agar penilaian kinerja tetap optimal.

Secara keseluruhan, Slamet menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik harus tercermin baik secara faktual maupun administratif. Keduanya harus berjalan selaras guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penulis: Bim

Editor: GF