Dukcapil Mimika Perkuat Akses Data dan Layanan Publik Lewat Forum Terbuka

Papuanewsonline.com, Mimika — Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika. Salah satunya melalui forum publik yang digelar sebagai ruang terbuka untuk menyerap aspirasi sekaligus memperluas akses pemanfaatan data kependudukan bagi masyarakat.

Forum ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik Tahun 2009, dengan tujuan menghadirkan layanan yang merata bagi seluruh masyarakat Mimika, baik yang tinggal di wilayah perkotaan, pegunungan, maupun pesisir.

Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, menjelaskan bahwa forum tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kementerian PAN-RB, Ombudsman, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan layanan publik terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Saat ini Mimika menjadi satu-satunya daerah di Papua Tengah yang sudah memiliki tiga instansi dengan akses langsung terhadap data kependudukan,” ungkap Slamet saat diwawancarai pada (23/4/2026).

Ia menegaskan, Dukcapil tidak hanya berfokus pada capaian administratif semata, tetapi juga memastikan manfaat layanan benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor terus diperkuat, termasuk bersama Badan Musyawarah Daerah dan kalangan akademisi.

Tak hanya itu, Dukcapil Mimika juga aktif mengikuti perkembangan kebijakan nasional, termasuk pembahasan Undang-Undang Satu Data Indonesia serta rencana revisi regulasi terkait sentralisasi data kependudukan.

“Kami berharap masukan dari daerah dapat membuat kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.

Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi dan keamanan data menjadi perhatian utama. Integrasi data lintas sektor dinilai sebagai kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien.

Forum publik sendiri merupakan agenda wajib yang harus dilaksanakan secara berkala. Selain sebagai bentuk evaluasi, forum ini juga menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Aspirasi yang masuk akan kami analisis sebagai dasar perumusan kebijakan dan inovasi pelayanan ke depan,” jelas Slamet.

Saat ini, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Bappeda dan instansi teknis lainnya telah mulai memanfaatkan akses data kependudukan. Dukcapil Mimika bahkan menargetkan seluruh OPD dapat terhubung dan mengakses data selama 24 jam penuh pada tahun 2026.

Kerja sama lintas sektor juga telah diterapkan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ke depan, akses ini diharapkan dapat diperluas ke sektor perbankan, BPJS, hingga lembaga lainnya untuk mempermudah berbagai urusan administrasi masyarakat.

“Dengan sistem yang terintegrasi, jika ada kendala data bisa langsung dilacak dan dikonfirmasi. Proses pelayanan pun menjadi jauh lebih cepat, bahkan beberapa urusan bisa selesai dalam satu hari,” pungkasnya.

Melalui forum ini, Dukcapil Mimika menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan publik yang lebih baik, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

Penulis: Bim

Editor: GF