Papuanewsonline.com
BERITA TAG Hukum
Homepage
Tingkatkan Solidaritas, Kapolres Seram Bagian Barat Kunjungi Mako Brimob Kompi 2 Yon B Pelopor Piru
Papuanewsonline.com, Piru - Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K. didampingi Kabag Ops Polres Seram Bagian Barat dan sejumlah pejabat utama melaksanakan kunjungan sekaligus silaturahmi di Markas Brimob kompi 2 Batalyon B Pelopor Piru. Rabu, (18/9/2024).Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K menuturkan bahwa kunjungannya ke Markas Kompi 2 Batalyon B Pelopor Piru tersebut merupakan bagian dari upaya menjalin silaturahmi dan sinergitas antar kesatuan Polri.“Dalam beberapa kegiatan baik itu memelihara kamtibmas maupun kegiatan lainya yang menciptakan situasi yang kondusif seringkali Polri khususnya Polres Seram Bagian Barat selalu berdampingan dengan Satuan Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Piru.” ujar AKBP Dennie.Kunjungan tersebut, selain koordinasi terkait dengan situasi dan dinamika kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat, Kapolres juga mengucapkan selamat HUT Pelopor Korps Brimob Polri yang ke - 65."Kami melakukan pengecekan personil dalam kesiapan pilkada Kabupaten Seram Bagian Barat, saya juga mengecek kesiapan peralatan dan perlengkapan kesiapan pengamanan Pilkada 2024". Ucap Kapolres.AKBP Dennie mengatakan untuk terus tanamkan kebanggaan dan tunjukkan bahwa Pelopor adalah pasukan Elit kebanggaan Polri, dan Sebentar lagi kita akan masuk momen Pilkada saya minta agar Kabag Ops untuk memploting personil Brimob dalam melaksanakan pengamanan. PNO-12
19 Sep 2024, 09:11 WIT
Pengamanan Lingkungan Masyarakat Papua Batasi Ruang Gerak OPM
Papuanewsonline.com, Sugapa – Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan landasan hukum pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Sesuai Inpres tersebut, Komando Operasi (Koops) TNI HABEMA beserta seluruh Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG, aktif melaksanakan pengamanan wilayah guna mengimplementasikan tugas dukungan pengamanan. Situasi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan target yang harus diraih dari pelaksanaan tugas pengamanan wilayah. Hal ini menjadi penting mengingat masih terdapat gangguan keamanan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap terjadi di wilayah Papua. Gangguan keamanan OPM tentu menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.Dalam rangka mewujudkan situasi keamanan yang stabil dan kondusif, Koops HABEMA memiliki kegiatan-kegiatan Teritorial yang salah satu diantaranya diwujudkan dalam bentuk Pembinaan Ketahanan Wilayah (Bintahwil). Melalui kegiatan Bintahwil tersebut, Koops HABEMA berupaya mewujudkan ruang, alat dan kondisi kejuangan yang tangguh dan mampu menjaga situasi keamanan yang stabil dan kondusif secara mandiri oleh seluruh pihak, termasuk warga masyarakat. Implementasi kegiatan Bintahwil Koops HABEMA telah terlihat dalam pengucapan beberapa ikrar, baik ikrar kembali ke NKRI oleh para simpatisan OPM maupun ikrar para warga melawan OPM di Distrik Sugapa pada awal bulan September 2024 yang lalu.Lebih lanjut, pada hari Rabu (18/9) Satgas jajaran Koops HABEMA telah menerima laporan warga masyarakat Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Laporan tersebut menjelaskan tindakan para warga Mamba yang telah berhasil membatasi ruang gerak OPM di wilayahnya. Tindakan tersebut dilakukan oleh para warga masyarakat Mamba yang telah berikrar melawan OPM. Selanjutnya, para warga menindaklanjuti ikrarnya dengan membakar habis sebuah Honai yang selama ini digunakan sebagai tempat transit OPM sebelum melancarkan aksi gangguan di wilayah Distrik Sugapa.“Inisiatif warga Kampung Mamba melaksanakan tindakan Bintahwil untuk membatasi ruang gerak OPM di wilayahnya, merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas TNI melaksanakan dukungan pengamanan melalui kegiatan Bintahwil, dalam rangka mendukung upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua”, ungkap Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, pasca menerima laporan pelaksanaan kegiatan. PNO-12
19 Sep 2024, 09:05 WIT
Bareskrim Rampas Aset Milik Terpidana Narkoba Hendra Sabarudin Total Rp221 Miliar
Papuanewsonlime.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita sejumlah aset milik terpidana narkoba Hendra Sabarudin (HS) sebesar Rp221 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal peredaran gelap narkotika.Pengungkapan kasus TPPU berkat kerjasama dengan Ditjen Pas Kemenkumham, PPATK dan BNN. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, penyelidikan awal berdasarkan informasi dari Ditjen Pas adanya narapidana di Lapas Tarakan Kelas II A yang kerap berbuat onar.Dari informasi tersebut kata Wahyu, kemudian Bareskrim melakukan penyelidikan dengan bekerjasama dengan DitjenPas, PPATK dan BNN. "Dari hasil penyelidikan, HS masih mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia Bagian Tengah khususnya wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali dan Jawa Timur, artinya meskipun berada di dalam lapas dia masih memiliki kemampuan untuk peredaran narkoba," kata Wahyu dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (18/9/2024).Dari kegiatan pengendalian yang dilakukan terpidana HS, kata Wahyu barang haram jenis sabu yang telah masuk ke Indonesia dari Malaysia sebanyak 7 ton lebih dari tahun 2017 sampai 2024. Uang dari hasil peredaran narkoba jenis sabu tersebut kemudian disamarkan oleh HS dibantu oleh delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.Adapun peran delapan tersangka berinisial TR, MA, SY, CA, AZ, NY, RO dan AY yakni mengelola aset dan melakukan pencucian uang. Wahyu mengungkapkan berdasarkan analisis dari PPATK, perputaran uang bisnis narkoba sindikat jaringan Malaysia-Indonesia Bagian Tengah ini selama enam tahun mencapai Rp2,1 miliar."Sebagian uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba digunakan untuk membeli aset-aset yang sudah bisa kita nilainya Rp221 miliar," kata Wahyu.Wahyu merinci aset-aset yang telah disita sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang yaitu, 21 kendaraan roda empat, 28 kendaraan roda dua, lima kendaraan laut (1 Speed Boat, 4 Kapal), 2 kendaraan jenis ATV, 44 bidang tanah dan bangunan, 2 jam tangan Mewah, uang tunai Rp 1.200.000.000 dan deposito sebesar Rp. 500.000.000.Wahyu membeberkan modus HS melakukan pencucian uang dengan cara menyamarkan melalui tiga tahap, pertama penempatan uang HS ditransfer atau setor tunai ke rekening atas nama para tersangka dan orang lain, kedua uang tersebut dikirim ke rekening penampung dan kemudian dikirim ke rekening-rekening lain untuk digunakan. Dan ketiga uang milik HS kemudian oleh para tersangka dibelikan atau membelanjakan aset bergerak dan tidak bergerak.Wahyu mengatakan para tersangka dijerat dengan Pasal 3,4,5, 6 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Atau Pasal 137 huruf a, b Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika & Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. "Ancaman hukumannya 20 tahun penjara," ucapnya.Jenderal bintang tiga ini menegaskan, pihaknya akan terus melakukan perang terhadap kejahatan narkoba. Tidak hanya dengan menangkap para bandar dan pelaku, tetapi juga akan memiskinkan untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkoba."Ini pesan kepada mereka, bahwa kami akan kejar sampai aset-asetnya, kami akan lakukan TPPU. Jajaran Bareskrim hingga tingkat daerah kami telah perintahkan setiap pengungkapan kejar TPPU. Hanya dengan memiskinkan akan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Tahun 2030 kita menghadapi bonus demografi dan itu harus kita jaga untuk menuju Indonesia Emas 2045," pungkas Wahyu.Ia pun berterima kasih kepada PPATK, DitjenPas, BNN dan Kejaksaan atas kolaborasi dalam memberantas narkoba sampai ke akar-akarnya. PNO-12
18 Sep 2024, 21:58 WIT
Satgas TNI: Wujudkan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua
Papuanewsonline.com, Papua – Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua merupakan landasan hukum pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Dalam Inpres tersebut, tiga tugas yang harus dilaksanakan TNI meliputi dukungan pengamanan, mendukung Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyediaan pelayanan dasar, serta Komunikasi Sosial yang inklusif.Sesuai landasan hukum tersebut, maka TNI menempatkan Satuan-Satuan Tugas (Satgas) di wilayah Papua guna mewujudkan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Situasi keamanan yang stabil dan kondusif merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan di Papua agar seluruh stakeholder dan warga masyarakat dapat menjalankan aktivitas serta perannya dengan baik dalam membangun Papua. Hal ini menjadi penting mengingat masih adanya gangguan keamanan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih sering terjadi di wilayah Papua. Gangguan keamanan OPM tentunya menghambat proses percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.Contoh nyata hambatan yang dimaksud, salah satu diantaranya adalah insiden pembunuhan OPM terhadap Glen Malcolm Conning, warga Selandia Baru yang juga merupakan Pilot Helikopter PT Intan Angkasa Air Service, pada hari Senin (5/8). Akibat insiden tersebut, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendidik yang seharusnya dapat bertugas melayani masyarakat Distrik Alama, Kabupaten Mimika, malah terhambat dan justru tidak dapat melaksanakan tugasnya karena gangguan transportasi untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada hari Selasa (6/8), TNI telah berhasil mengamankan Alama serta mengevakuasi jenasah Pilot Glen, Tenaga Kesehatan, Guru dan Balita”, ucap Dansatgas Media KOOPS HABEMA, Letkol Arh Yogi Nugroho, dalam pernyataan tertulisnya kepada media. Lebih lanjut, Letkol Arh Yogi juga menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait evakuasi TNI telah dilakukan tanpa adanya permintaan lebih dahulu, baik dari pihak keluarga korban maupun Pemerintah Selandia Baru, namun murni wujud tindakan kemanusiaan. Bahkan, Satgas TNI berhasil mengamankan wilayah Distrik Alama yang selama ini nihil adanya Aparat Keamanan di wilayah tersebut. Evakuasi dan pengamanan wilayah Distrik Alama juga merupakan inisiatif TNI dalam upayanya menjaga keamanan wilayah Papua.Letkol Arh Yogi Nugroho, juga menambahkan, “Tidak benar tentang pernyataan OPM melalui Sebby Sambom yang menilai Pemerintah dan Militer Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk melakukan misi pembebasan sandera yang selama ini dilakukan oleh TPNPB demi kemanusiaan”. Bukti nyata tindakan TNI di Distrik Alama pada 6 Agustus 2024 merupakan salah satu fakta yang menunjukkan bahwa TNI mendukung serta mengutamakan tindakan kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Papua. PNO-12
18 Sep 2024, 21:30 WIT
Jaga Perdamaian Dunia, Polri Kembali Kirim Satgas FPU ke Afrika Tengah
Papuanewsonline.com, Jakarta - Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto memimpin upacara pelepasan kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit (FPU) 6 MINUSCA dalam penugasan misi pemeliharaan perdamaian PBB ke negara Afrika Tengah. Upacara dilaksanakan di lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/9/2024).Dalam amanatnya, Komjen. Pol. Agus Andrianto mengatakan upacara kali ini adalah bentuk kehormatan dan kepercayaan pemerintah maupun lembaga kepada kontingen yang telah disiapkan sedemikian rupa untuk menjalankan tugas dan visi perdamaian dunia mewakili Indonesia."Jadikan momentum upacara ini sebagai pemicu semangat agar rekan-rekan bisa melaksanakan tugas secara optimal tanpa mengesampingkan keselamatan dan mampu menorehkan prestasi di kancah internasional," kata AgusAgus menuturkan, keikutsertaan Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan bagian dari upaya mewujudkan salah satu tujuan bernegara sebagai mana tersebut dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."Pengiriman pasukan Polri sebagai pasukan perdamaian PBB juga merupakan peran aktif dan wujud nyata dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam kancah diplomasi dan pergaulan internasional," katanya.Sementara itu, Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Krishna Murti mengatakan, kontingen Satgas FPU 6 MINUSCA yang berjumlah 140 personel ini merupakan kontingen ke-6 yang dikirim oleh Polri sejak tahun 2019 ke misi PBB di Afrika Tengah dengan nama misi the United Nations Multidimensional Integrated Mission in the Central African Republik (MINUSCA)."Misi pemeliharaan perdamaian PBB bukan merupakan hal baru bagi Polri, karena Polri telah berkontribusi sejak tahun 1989, dan hingga saat ini Polri telah menugaskan sebanyak 3.374 personel penjaga perdamaian baik sebagai pasukan Formed Police Unit (FPU) maupun Individual Police Officer (IPO)," katanya.Polri, katanya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kiprah dalam menjaga perdamaian dalam misi Pemeliharaan Perdamaian PBB serta berupaya mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai Top Ten of Police Contributing Country.Upacara pelepasan ini dilaksanakan setelah seluruh personel satgas FPU 6 MINUSCA menyelesaikan serangkaian proses yang dimulai dari seleksi, rekrutmen, pembekalan, pelatihan hingga asesmen yang dilaksanakan langsung oleh tim dari PBB yang berlangsung dari bulan Februari 2024 hingga 31 Agustus 2024."Kontingen Satgas FPU 6 MINUSCA ini akan melaksanakan rotasi menggantikan Satgas FPU 5 MINUSCA yang dalam waktu dekat akan menyelesaikan masa tuganya genap satu tahun di daerah misi," katanya.Pemberangkatan kontingen satgas ini dijadwalkan pada bulan depan tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Upacara ini dihadiri oleh tamu penting antara lain Ketua Komisi III DPR RI, Pejabat Utama Mabes Polri, para Diren dari Kemenlu, Kemendikbudristek, Kemenhan, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkeu, Komisioner Kompolnas dan Komandan PMPP TNI serta Ketua Umum LVRI.Turut juga hadir para Direktur Utama perusahaan vendor yang juga merupakan stakeholder penting bagi Polri dalam membangun peacekeepers dan mendukung kelancaran tugas misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.Dalam upacara ini juga ditampilkan kesenian Darak Badarak oleh personel Satgas FPU 6 MINUSCA yang merupakan seni budaya berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kesenian Darak Badarak ini juga nantinya akan dibawa, diperkenalkan, serta dijadikan ajang promosi seni budaya asli Indonesia oleh personel FPU 6 MINUSCA dalam berbagai international event yang diselenggarakan di daerah misi. PNO-12
18 Sep 2024, 21:08 WIT
TNI-Polri Lakukan Pengamanan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Karubaga
Papuanewsonline.com, Karubaga – Sinergitas TNI-Polri yang semakin erat di wilayah Kabupaten Tolikara memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat muslim yang tengah melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H/2024 M yang digelar di Masjid Khoirul Ummah kota karubaga, Senin (16/09/2024). Kapolres Tolikara, Kompol Irianto John,.S.Sos,.M.H melalui Kasikum Polres Tolikara Ipda Renardus Sikenyap mengatakan bahwa kegiatan pengamanan ini bertujuan untuk memastikan acara berjalan lancar, tertib, dan aman bagi seluruh peserta.“Dengan Koordinasi yang baik antara Polres, Polsek, TNI, serta semua pihak yang dilibatkan, acara berjalan dengan baik dan suasana kondusif berhasil diwujudkan,” ucap Kasikum.Tak lupa juga ia berpesan kepada jemaah yang hadir di pengajian akbar Gus Iqdam, agar dapat saling menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Karubaga."Hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk sinergitas kami TNI-Polri memberikan pelayanan serta menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya umat muslim kota Karubaga yang tengah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW,” pungkasnya. PNO-12
18 Sep 2024, 14:04 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Ketua MUI Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si., menerima kunjungan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Ustadz Dr. H. Abdullah Latuapo, M.Pd.I. Pertemuan silaturahmi tersebut dilaksanakan di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (17/9/2024). Ketua MUI pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Maluku atas kesediaan waktu dan kesempatannya menerima kunjungan silaturahmi tersebut.Ia mengungkapkan, program pesan damai yang sebelumnya dijalankan pada kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Maluku Barat Daya, telah sukses dilaksanakan. "Dukungan dari Forkopimda setempat sangat luar biasa, sehingga program pesan damai akan diteruskan ke Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Seram Bagian Timur," katanya.Pada pertemuan itu, Latuapo juga menginformasikan rencana dilaksanakannya Musyawarah Daerah (Musda) MUI. Musda akan diselenggarakan pada tanggal 7-8 Oktober 2024 mendatang. "Acara ini akan dihadiri oleh para pengurus dari 11 Kabupaten/Kota, tokoh agama, serta pimpinan organisasi Islam lainnya. MUI berharap Kapolda Maluku berkenan hadir dan memberikan materi dalam kegiatan penting ini nantinya," pintanya.Kedatangan Ketua MUI disambut hangat oleh Kapolda Maluku. Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada MUI telah bekerjasama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. "Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari MUI Provinsi Maluku dan berharap sinergi ini terus berjalan dengan baik. Bersama-sama kita harus menjaga Kamtibmas di wilayah ini demi kenyamanan dan keamanan masyarakat," kata Kapolda.Terkait dengan rencana pelaksanaan Musda, Kapolda menyatakan dukungan penuh. Ia juga akan berupaya agar dapat menghadiri kegiatan tersebut. “Kegiatan Musda ini sangat baik untuk mempererat hubungan dan menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas bagi seluruh tokoh-tokoh agama di Maluku,” tambahnyaUntuk diketahui, dalam pertemuan itu turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi S.Ik., M.Si, Irwasda dan Direktur Intelkam Polda Maluku. Sementara dari MUI juga hadir Wakil Ketua MUI Provinsi Maluku, Abdul Kadir, dan Wakil Sekertaris MUI Provinsi Maluku.Kegiatan silaturahmi berlangsung aman, tertib, dan penuh kehangatan. Ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antara aparat keamanan dan pemuka agama di Provinsi Maluku dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat. PNO-12
18 Sep 2024, 13:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
