OKIA Desak Pj Gubernur PPT Segera Bentuk BUMD untuk Kelola 10% Saham Dari PT.FI

Papuanewsonline.com, Mimika - Organisasi Kaum Intelktual Amungme dan Kamoro Kabupaten Mimika (OKIA) mendesak Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk  serta pemerintah Pemerintah Pusat, agar segera menghibahkan BUMD PT. Papua Divestasi Mandiri kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. 

"Kenapa harus dilakukan, karena Kabupaten Mimika ada di dalam wilayah Provinsi Papua Tengah, dimana lokasi Tambang PT. Freeport Indonesia sudah di luar dari wilayah administrasi pemerintah Provinsi Papua, jadi hal ini harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah," ujar ketua OKIA, Raimond Kelanangame melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2023).

Kata Raimond, saat ini  sudah   Provinsi Papua Tengah, sehingga  Pemerintah Provinsi Papua  harus berbesar hati untuk menghibahkan BUMD PT. Papua Divestasi Mandiri kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

"Pemprov Provinsi Papua harus tahu diri bahwa saat ini sudah ada Provinsi Papua Tengah, sehingga harus berbesar hati kembalikan hal itu ke Provinsi Papua Tengah," jelas Raimond.

"Kami mendesak Ibu PJ. Gubernur agar bisa menyelesaikan persoalan ini, karena sebagai provinsi yang baru, yakni Provinsi Papua Tengah membutuhkan dukungan sumber pendapatan daerah guna kelancaran berjalannya pemerintahan Propinsi Papua Tengah," Tegas Raimond.

Raimond menegaskan, terkait mekanisme, pemerintah sudah memiliki instrumennya, sehingga Tinggal dikoordinasikan dengan para pihak terkait,  baik di daerah maupun di pusat.

"Intinya Saham 10% harus dalam pengaturan dan kepemilikan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Nantinya jika saham 3 % ini mau dibagikan dengan propinsi induk dan beberapa propinsi baru seperti Propinsi Papua Selatan dan Propinsi Papua Papua Pegunungan itu hal yang bisa dikoordinasikan, adat istiadat jelas, kami orang Papua bukan orang pelit, walaupun sedikit hasil dari gunung Nemangkawi harus bermanfaat bagi seluruh tanah Papua, yang penting administrasi jelas dan juga sesuai koridor," Pungkasnya.

Dijelaskan Raimond, Terkait struktur kepengurusan itu adalah mutlak hak pemerintah, namun OKIA akan terus mengawal sehingga perlu adanya keterwakilan dari 2 suku asli Amungme dan Kamoro.

"2 suku  ini yang memiliki hak Ulayat dan terkena dampak langsung operasi tambang PT. Freeport Indonesia, dan oleh karena itu, wajib hukumnya dalam struktur BUMD harus ada keterwakilan dari Suku Amungme dan Kamoro," Terangnya.

Ia menegaskan, Negara dalam hal ini, Bapak Presiden Jokowi harus adil untuk melihat persoalan tersebut.

"Kami minta Bapak Presiden Jokowi mendukung keterwakilan 2 suku pemilik hak Ulayat daerah operasi PT. Freeport Indonesia, untuk masuk dalam BUMD yang kelolah saham 10% ini, dimana kami 2 Suku Amungme Kamoro wajib hukumnya mendukung, dan bagi pihak lain jangan  buat gerakan tambahan," Ucapnya.

Raimond berharap, Semoga BUMD yang difasilutasi Pemprov Papua Tengah nantinya  dapat membantu proses pembangunan dan membawa kesejahteraan Di tanah Papua.(Redaksi)