Mahasiswa di Manokwari Gelar Aksi, Ketua DPR Papua Barat Terima Aspirasi

Papuanewsonline.com, Manokwari – Gelombang aspirasi kritis dari kalangan intelektual muda Papua Barat kembali mengalir deras ke jantung pemerintahan. Rabu (3/9/2025), jalan Haji Bauw, pusat kota Manokwari, menjadi episentrum suara perlawanan dan harapan. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM STIH Manokwari, BEM STKIP Muhammadiyah Papua Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manokwari, menggelar aksi unjuk rasa secara tertib dan khidmat.

Aksi yang diawasi ketat oleh aparat kepolisian ini tidak sekadar meneriakkan yel-yel, tetapi menyajikan analisis tajam dan enam tuntutan konkret yang menyentuh berbagai lini pemerintahan, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Mereka menilai adanya stagnasi dan lemahnya kinerja lembaga pemerintahan dalam melayani rakyat.

Enam poin tuntutan yang dibacakan dengan lantang mencerminkan kepedulian mendalam mereka terhadap tata kelola negara dan keadilan bagi Papua. Tuntutan itu adalah pengesahan segera RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Hukum Adat, pembatalan kenaikan pajak yang memberatkan disertai permintaan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani, reformasi menyeluruh institusi Kepolisian RI termasuk pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, audit komprehensif terhadap seluruh BUMN, serta penolakan keras terhadap efisiensi anggaran di tanah Papua dengan mendesak pemberian kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengelola dana otonomi khusus.

Suasana aksi yang tegang namun penuh nuansa intelektual itu berubah menjadi sebuah dialog konstruktif ketika Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, S.IP, secara langsung turun ke jalan untuk mendengarkan dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan. Kehadirannya disambut dengan antusiasme oleh para demonstran.

Di hadapan massa, Wonggor menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa. “Suara kalian adalah suara rakyat yang harus didengarkan. Sebagai wakil rakyat, saya terima dan menjamin semua aspirasi ini akan kami teruskan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang kami miliki di DPR Papua Barat,” ujarnya dengan tegas. Namun, ia juga terbuka menyampaikan realitas politik bahwa beberapa isu, seperti pencopotan menteri dan kapolri serta pengesahan RUU, merupakan kewenangan pemerintah pusat. “Kami akan terus mendorong, tetapi prosesnya memang membutuhkan waktu dan perjuangan di tingkat nasional,” tambahnya.

Komitmen Wonggor untuk menindaklanjuti diwujudkan dengan menerima langsung dokumen tertulis berisi tuntutan dari perwakilan mahasiswa. Para pengawal aksi menyatakan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Aksi ini hanya merupakan sebuah awal. Mereka akan terus mengawal dan memantau proses tindak lanjut dari pemerintah dan DPR, siap untuk kembali turun ke jalan jika janji-janji tersebut tidak diwujudkan dalam tindakan nyata.

Penulis: Bim  

Editor: GF