Belajar dari Papua Barat, APPOAP Desak Mimika Hadirkan Keberpihakan Nyata bagi Pengusaha OAP

Papuanewsonline.com, Mimika – Aliansi Peduli Pengusaha Orang Asli Papua (APPOAP) mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika agar segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat peran pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah. Desakan tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi APPOAP yang diterbitkan di Timika, Senin (22/6/2026).

Dalam pernyataannya, APPOAP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberdayaan pengusaha asli Papua melalui pelibatan ratusan kontraktor OAP dalam berbagai program pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan APPOAP, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan verifikasi terhadap 1.807 kontraktor Orang Asli Papua. Dari jumlah tersebut, sebanyak 856 kontraktor telah mulai dilibatkan dalam paket-paket pekerjaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan yang terukur sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain di Tanah Papua.

APPOAP menilai Kabupaten Mimika memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk melahirkan pengusaha OAP yang tangguh dan berdaya saing. Terlebih, Mimika merupakan daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Tanah Papua yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bernilai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada, APPOAP berpandangan bahwa kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong memiliki peluang besar untuk meninggalkan warisan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun fondasi ekonomi masyarakat asli Papua melalui penguatan sektor usaha lokal.

Menurut APPOAP, data Badan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa hingga tahun anggaran 2026 terdapat sekitar 9.205 paket kegiatan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan nilai mencapai sekitar Rp2,3 triliun. Namun hingga pertengahan tahun, baru sebagian kecil paket yang memasuki tahapan pengadaan.

Kondisi tersebut dinilai membuka ruang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada pengusaha Orang Asli Papua. APPOAP menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan gedung, jalan, maupun infrastruktur fisik semata, tetapi harus mampu menciptakan pelaku ekonomi lokal yang menjadi tuan rumah di atas tanahnya sendiri.

Lebih lanjut, APPOAP mengingatkan bahwa semangat Otonomi Khusus Papua lahir untuk menghadirkan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Sebagai langkah konkret, APPOAP mengusulkan enam program strategis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika. Di antaranya melakukan pendataan dan verifikasi menyeluruh terhadap pengusaha OAP, menetapkan kebijakan afirmasi dalam pengadaan proyek pemerintah, membentuk program penguatan pengusaha OAP, mengalokasikan sebagian paket pekerjaan kepada kontraktor OAP sesuai ketentuan, mewajibkan kemitraan antara perusahaan besar dengan pengusaha OAP, serta menyusun regulasi daerah yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha asli Papua.

APPOAP meyakini bahwa dengan dukungan APBD yang besar, Mimika memiliki kemampuan untuk melahirkan ribuan pengusaha Orang Asli Papua yang mandiri dan kompetitif. Organisasi tersebut mengajak pemerintah daerah, DPRK Mimika, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun sistem ekonomi yang memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi masyarakat asli Papua.

Menutup pernyataannya, APPOAP menegaskan pentingnya perubahan paradigma pembangunan di Tanah Papua. Organisasi tersebut menyampaikan bahwa, "Sudah saatnya Orang Asli Papua tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di atas tanahnya sendiri." (GF)