Papuanewsonline.com, Jakarta
– Bertempat di Plaza Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Wakapolda Papua turut menghadiri acara Peresmian serta Pelantikan
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi
Papua Pegunungan serta Pelantikan Penjabat Gubernur, Jumat (11/11/2022).
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D tersebut juga dihadiri para
pejabat Pemerintah Republik Indonesia serta Para Kapolres yang ada di Papua.
Sebelum memberikan sambutannya, Mendagri membacakan putusan
Presiden serta mengambil sumpah janji jabatan para Penjabat Daerah sekaligus
memasangkan tanda pangkat maupun penandatanganan pakta integritas.
Untuk diketahui, Tiga penjabat Gubernur yang dilantik
tersebut yakni Dr. Ir. Apolo
Safanpo, S.T., M.T sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomou, S.H.,
M.H sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M sebagai Penjabat
Gubernur Papua Tengah.
Pada sambutannya, Mendagri mengatakan bahwa dengan
disahkannya undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi khusus Papua Yang
telah ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2021 menjadi momen penting dalam rangka
akselerasi percepatan pembangunan di Papua, diantaranya dengan cara melakukan
pemekaran di daerah Papua yang dimana ini merupakan sebuah aspirasi dari sebuah
sejarah.
Mantan Kapolda Papua ini melanjutkan, dengan berbagai
pertimbangan itulah kemudian muncul inisiatif dari DPR RI Untuk membuat draft
tentang pembentukan 3 daerah otonomi baru provinsi. Oleh karena itu disepakati
oleh DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah dengan melalui pembahasan yang cukup
panjang dengan mencari berbagai informasi, masukkan dan lain-lain, sehingga
akhirnya 3 undang-undang ini disempurnakan dan di paripurnakan oleh DPR RI Dan
kemudian diundangkan oleh Pemerintah.
“Kita sudah melakukan persiapan-persiapan dari awal yang
dipimpin oleh Bapak wamendagri sebagai orang asli Papua yang mana beliau Saya
tunjuk untuk membuat tim untuk melakukan persiapan seperti sarana prasarana
anggaran termasuk seleksi pemilihan
pejabat, yang mana pemilihan pejabat
melalui proses yang cukup panjang dan menerima masukan masukan dari berbagai
pihak dan diputuskan dalam sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh Bapak
Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala
lembaga lainnya,” ucapnya.
Tito juga
menyampaikan, pelaksanaan pelantikan untuk menandai defacto 3 provinsi baru di
Indonesia yang mana saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi 5 diantaranya ada
di tanah Papua. untuk mengakomodir
adanya provinsi-provinsi baru ini dari DPD, dirinya melihat 1 provinsi mengirim
4 perwakilan DPD yang mengartikan bahwa kedepannya akan ada 20 anggota DPD RI
dan suara yang mewakili Papua akan lebih kuat sampai ke DPD RI.
“Pemekaran jangan disikapi sebagai hal yang negative, karena
kami melihat lebih banyak sisi positifnya dan juga kita melihat model-model
pemekaran yang selama ini sudah ada. Dapat dilihat sejarah pada saat Papua di
masa lalu banyak terhambat perkembangan namun dengan adanya pemekaran ini kita
dapat mempermudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar pelayanan dapat
menyeluruh,” Ucapnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengajak masyarakat untuk dapat
bersama-sama mengevaluasi apa saja langkah-langkah yang dilakukan para penjabat
baru dan dirinya berharap dengan adanya pejabat baru semua dapat berjalan
dengan maksimal guna mencapai pembangunan di Papua.
“Terkait program-program Pemerintah Pusat, agar para bupati
dapat meneruskan program tersebut agar dapat berkesinambungan dan bermanfaat
bagi masyarakat Papua demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di
Papua,” tutup Mendagri.(Arifin)
