Para Bandit di Maluku dan Papua Lebih Lihai, KPK Minta Maaf Belum Maksimal

Sementara itu KPK membenarkan bahwa ditahun 2025 semester pertama, bagian Indonesia timur, terutama Maluku dan Papua, belum ada operasi OTT

Papuanewsonline.com - 09 Agu 2025, 01:30 WIT

Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Ilustrasi

Papuanewsonline.com, Jakarta —

Para pejabat di Maluku, Maluku Utara dan Papua lebih pintar, alias lihai. pasalnya dalam kepemimpinan Setyo Budiyanto sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum ada aktifitas penindakan OTT atau kasus yang menyeret pejabat di Indonesia Timur, terutama Maluku dan Papua.

Mathias Mahasiswa anti korupsi asal Papua yang sementara kuliah di Jakarta, menyesalkan sikap KPK dibawa kepemimpinan Setyo Budiyanto, karena terkesan mandul dalam melakukan OTT di Maluku dan Papua.

" KPK belum menunjukan taring di Maluku dan Papua dalam melaksanakan OTT di semester pertama Tahun 2025, ini menunjukan para bandit di Maluku dan Papua lebih pintar, dan lihai," ujar Mathias di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Mathias berharap agar KPK sudah seharusnya menunjukan eksistensi di bagian Indonesia Timur, terutama Maluku dan Papua.

" Maluku dan Papua ini tidak ada tindakan OTT yang dilakukan KPK, sehingga kepemimpinan Setyo Budiyanto sebagai ketua KPK perlu dipertanyakan," Jelasnya.

Sementara itu KPK membenarkan bahwa ditahun 2025 semester pertama, bagian Indonesia timur, terutama Maluku dan Papua, belum ada operasi OTT.

" Kami menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena sepanjang semester I 2025 baru melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT)," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh mengakui capaian OTT tahun ini belum memuaskan. “Kami mohon maaf kepada masyarakat, karena baru dua kali OTT di semester pertama ini. Mohon doanya agar ke depan kami bisa lebih banyak melakukan OTT demi memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi,” Pungkasnya.

Fitroh mengaku bahwa KPK akan terus berkomitmen untuk memburu pelaku korupsi, meski diakui bahwa modus yang digunakan kini semakin canggih. “Korupsi itu dinamis, sehingga penanganannya juga harus adaptif,” Tutupnya.

Diketahui semester pertama di tahun 2025 KPK tercatat baru melakukan dua kali OTT, yakni kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara dan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Terbaru pada Kamis (7/8/2025) kemarin, KPK baru saja melakukan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. (GF)