DPPPAKB Mimika Fokus Perkuat Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Stunting

Papuanewsonline.com, Mimika – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Mimika, Johana A.B Arwam, mengatakan ketersediaan alat kontrasepsi untuk program Keluarga Berencana (KB) masih menjadi tantangan karena pasokan yang diterima daerah terbatas.

Menurut Johana, kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB cukup tinggi, namun distribusi alat kontrasepsi yang diterima dari pemerintah pusat melalui BKKBN Provinsi belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diusulkan daerah.

“Kita mengusulkan dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi yang dapat dipenuhi masih terbatas karena pembagian dari pusat harus disalurkan ke seluruh provinsi di Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan, selain program KB, pihaknya juga menjalankan berbagai program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga. Namun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Kami tetap menjalankan program-program yang wajib dilaksanakan meskipun anggarannya terbatas. Harapannya ke depan ada peningkatan dukungan sehingga program-program ini bisa berjalan lebih maksimal,” katanya.

Salah satu program yang akan dilaksanakan tahun ini adalah pelatihan pengolahan pangan lokal bagi kelompok perempuan di wilayah Mimika Barat dan Mimika Barat Tengah. Program tersebut memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ikan, sagu, dan umbi-umbian.

Menurut Johana, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan pangan lokal sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan peningkatan ekonomi keluarga.

“Kalau ikan hanya dibakar atau digoreng mungkin anak-anak cepat bosan. Tetapi jika diolah menjadi nugget atau produk lain yang menarik, minat konsumsi pangan bergizi akan meningkat,” jelasnya.

Ia menambahkan, pangan lokal seperti sagu memiliki kandungan gizi yang baik dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga.

“Selain dikonsumsi dalam keluarga, hasil olahan pangan lokal juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Di bidang pemberdayaan perempuan, DPPPAKB juga akan melakukan monitoring terhadap bantuan gerai usaha yang telah diberikan kepada kelompok perempuan pada tahun sebelumnya. Sekitar 11 hingga 12 unit gerai usaha yang dibangun pada tahun 2025 akan dievaluasi untuk melihat manfaat dan kendala yang dihadapi para penerima.

“Kami ingin mengetahui apakah usaha mereka berjalan, apakah ada peningkatan pendapatan, serta kendala apa yang dihadapi. Jika masalahnya permodalan, nanti akan kami koordinasikan dengan OPD lain yang memiliki kewenangan di bidang tersebut,” katanya.

Pada tahun 2026, DPPPAKB Mimika juga berencana menambah sekitar 20 hingga 22 unit gerai usaha baru yang akan diprioritaskan di wilayah perkotaan. Sementara pengembangan program serupa di wilayah pesisir masih dalam tahap kajian kebutuhan dan manfaat.

Selain itu, bidang Pengendalian Penduduk juga memfokuskan perhatian pada penguatan dan penyelarasan data antarinstansi, termasuk dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Kesehatan.

Johana menegaskan pentingnya penggunaan satu data agar seluruh program pemerintah memiliki acuan yang sama, termasuk dalam penanganan stunting.

“Kami ingin semua menggunakan data yang sama. Untuk data stunting misalnya, kami mengacu pada data Dinas Kesehatan karena mereka yang paling banyak berada di lapangan melalui kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Melalui berbagai program tersebut, DPPPAKB Mimika berharap dapat meningkatkan kualitas keluarga, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga, serta mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Mimika.

Penulis: Bim

Editor: GF