DPMK Nduga Terancam Tidak Lakukan Penyaluran DD Tahap 2 Akibat Kelalaian Oknum Petugas KPPN Wamena
Kelalaian dimaksud terjadi saat proses Upload Dokumen Syarat Salur Dana Desa Tahap 2 di kabupaten Nduga terhalang akibat akses masuk tidak di kontrol oleh petugas kantor KPPN wamena yang tertidur.
Papuanewsonline.com - 26 Agu 2023, 22:16 WIT
Papuanewsonline.com/ Ekonomi
Papuanewsonline.com, NGUDA
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung [DPMK] Kabupaten Nduga, Machla Gwijangge S.STP mengungkapkan kekecewaaanya akibat kelalaian yang dilakukan oleh petugas operator input data di kantor KPPN Wamena Propinsi Papua Pegunungan.
Kelalaian dimaksud terjadi saat
proses Upload Dokumen Syarat Salur Dana Desa Tahap 2 di kabupaten Nduga terhalang akibat akses
masuk tidak di kontrol oleh petugas kantor KPPN wamena. Saat dikonfirmasi oleh
Operator Dana Desa Pemkab Nduga ternyata yang bersanggkutan beralasan “tertidur”.
Menurut kepala Dinas DPMK Kab
Nduga bahwa sebaiknya Kabupaten Nduga tidak boleh digabungkan dengan 3 kabupaten
lain yang memang tidak bisa mengupload dokumen syarat salur tersebut karena kebakaran kantor atau alasan lainnya. Gagal mengupload Syarat Salur Dana Desa tersebut akan berpengaruh
kepada Gagal Salur Dana Desa Tahap II oleh KPPN Wamena.
“Kami tidak terlambat, kami sudah
siap upload dokumen syarat salur tetapi
akses tidak diberikan oleh petugas KPPN Wamena sehingga hal ini bukan kesalahan
kami. Operator kami ketika masuk ke sistem tapi tidak bisa mengupload. Kami berusaha
untuk menghubungi bahkan di time limit pun tapi yang bersangkutan tidak
menjawab pesan whatsApp maupun telepon. Beliau menjawab setelah keesokan
harinya,” ujar Machla.
Ditambahkan bahwa ini sudah kedua
kalinya dan hampir sama terjadi untuk kami di Kabupaten Nduga dalam proses Upload dokumen dana desa di KPPN wamena. Sehingga
perlu diambil Tindakan tegas atas kesalahan yang dilakukan KPPN Wamena.
“Saya sangat berharap agar DJPK
dan Gedung Keuangan Negara Regional Papua
bisa memahami dan meakukan tindakan tegas kepada mereka serta memberikan
kebijakan kepada kami untuk masalah ini. Kondisi di Nduga saat ini banyak
masalah, salah satunya keamanan daerah yang tidak stabil sehingga jangan sampai
kelalaian KPPN wamena tersebut memicu konflik di Kabupaten Nduga,” tutur Machla
di akhir komunikasi via WA. (Redaksi)