logo-website
Minggu, 12 Jul 2026,  WIT

DPMK Nduga Terancam Tidak Lakukan Penyaluran DD Tahap 2 Akibat Kelalaian Oknum Petugas KPPN Wamena

Kelalaian dimaksud terjadi saat proses Upload Dokumen Syarat Salur Dana Desa Tahap 2 di kabupaten Nduga terhalang akibat akses masuk tidak di kontrol oleh petugas kantor KPPN wamena yang tertidur.

Papuanewsonline.com - 26 Agu 2023, 22:16 WIT

Papuanewsonline.com/ Ekonomi

Papuanewsonline.com, NGUDA

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung [DPMK] Kabupaten Nduga, Machla Gwijangge S.STP mengungkapkan  kekecewaaanya akibat kelalaian yang dilakukan oleh petugas operator input data di kantor KPPN Wamena Propinsi Papua Pegunungan.


Kelalaian dimaksud terjadi saat proses Upload Dokumen Syarat Salur Dana Desa Tahap 2  di kabupaten Nduga terhalang akibat akses masuk tidak di kontrol oleh petugas kantor KPPN wamena. Saat dikonfirmasi oleh Operator Dana Desa Pemkab Nduga ternyata yang bersanggkutan beralasan “tertidur”.

Menurut kepala Dinas DPMK Kab Nduga bahwa sebaiknya Kabupaten Nduga tidak boleh digabungkan dengan 3 kabupaten lain yang memang tidak bisa mengupload dokumen syarat salur tersebut  karena kebakaran kantor atau alasan lainnya.  Gagal mengupload Syarat  Salur Dana Desa tersebut akan berpengaruh kepada Gagal Salur Dana Desa Tahap II oleh KPPN Wamena.

“Kami tidak terlambat, kami sudah siap upload dokumen syarat salur  tetapi akses tidak diberikan oleh petugas KPPN Wamena sehingga hal ini bukan kesalahan kami. Operator kami ketika masuk ke sistem tapi tidak bisa mengupload. Kami berusaha untuk menghubungi bahkan di time limit pun tapi yang bersangkutan tidak menjawab pesan whatsApp maupun telepon. Beliau menjawab setelah keesokan harinya,” ujar Machla.

Ditambahkan bahwa ini sudah kedua kalinya dan hampir sama terjadi untuk kami di Kabupaten Nduga dalam proses Upload  dokumen dana desa di KPPN wamena. Sehingga perlu diambil Tindakan tegas atas kesalahan yang dilakukan KPPN Wamena.

“Saya sangat berharap agar DJPK dan Gedung Keuangan Negara Regional Papua   bisa memahami dan meakukan tindakan tegas kepada mereka serta memberikan kebijakan kepada kami untuk masalah ini. Kondisi di Nduga saat ini banyak masalah, salah satunya keamanan daerah yang tidak stabil sehingga jangan sampai kelalaian KPPN wamena tersebut memicu konflik di Kabupaten Nduga,” tutur Machla di akhir komunikasi via WA. (Redaksi)

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE