Dinas P3AP2KB Mimika Gelar Edukasi Bangga Kencana, Tekankan Pentingnya Data Akurat
Dinas P3AP2KB mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Program Bangga Kencana yang dikemas dengan pendekatan budaya lokal
Papuanewsonline.com - 05 Jun 2026, 10:05 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) mengadakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana yang dikemas dengan pendekatan budaya lokal. Acara berlangsung di Balai Penyuluhan KB SP2 pada Kamis (4/6/2026) dan dihadiri para kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, balita, serta keluarga berisiko stunting.
Kepala Dinas P3AP2KB, Johana AB Arwam, menyampaikan bahwa
pengumpulan data saat ini masih mengandalkan pencatatan manual karena aplikasi
terhubung kementerian sering terhambat jaringan dan keterbatasan perangkat.
Meski demikian, data yang akurat sangat penting untuk
mengetahui jumlah akseptor dan jenis kontrasepsi yang dibutuhkan.
Ia juga mengeluhkan keterbatasan pasokan alat kontrasepsi
dari pusat, sehingga pihaknya berencana mengusulkan pengadaan melalui APBD
Perubahan agar kebutuhan di pesisir, kota, dan pegunungan dapat terpenuhi tanpa
kekosongan stok.
Johana menambahkan bahwa ke depannya akan diusulkan
penyediaan laptop bagi kader lapangan guna memperlancar pencatatan, meski data
manual tetap dipertahankan sebagai cadangan.
“Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi dan menampung masukan.
Kami berharap dukungan sarana dan prasarana dapat meningkatkan semangat kerja
para pendamping keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber dari BKKBN, Dirkson Auparay,
menjelaskan bahwa setiap tim pendamping terdiri dari bidan, kader PKK, dan
kader KB yang berperan memetakan kondisi warga.
Data yang dikumpulkan nantinya dimasukkan ke aplikasi
ELSIMIL yang dapat diakses nasional, sehingga intervensi penanganan stunting
dan masalah lain dapat tepat sasaran.
“Data lapangan menjadi kunci agar penanganan tidak meleset
dan semua instansi dapat bergerak bersama sesuai kebutuhan nyata warga,”
tegasnya.
Penulis: Jid
Editor: GF