Administrasi Tanah Wania Berubah, Istilah “Hak Garap” Dihapus Per 19 Februari 2026

Papuanewsonline.com, Timika – Pemerintah Distrik Wania telah secara resmi menetapkan perubahan dalam sistem pencatatan administratif tanah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 19 Februari 2026. Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Distrik Wania, Merlyn Temorubun, sebagai upaya penataan administrasi agar pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat edaran yang disampaikan kepada seluruh Lurah, Kepala Kampung, serta jajaran pemerintahan di wilayah Distrik Wania, ditegaskan bahwa sistem administrasi pertanahan kini akan menggunakan dua format baru, yaitu Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Klaim Penguasaan Fisik Tanah.

Seiring dengan diberlakukannya format baru tersebut, istilah "Hak Garap" yang digunakan dalam format lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan istilah yang lebih tepat, yaitu "Penguasaan Fisik Tanah".

Pemerintah distrik menegaskan bahwa pencatatan administrasi yang dilakukan ini bersifat murni sebagai pencatatan atas pernyataan dari para pihak terkait, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atau dasar hukum atas hak tanah.

Dalam keputusan tersebut juga ditegaskan secara tegas bahwa pencatatan administratif yang dikeluarkan oleh Distrik Wania sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Mimika tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar penetapan hak atas tanah.

Selain itu, Kepala Distrik, Lurah, maupun Kepala Kampung tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan atau menetapkan hak kepemilikan tanah apapun.

Plt. Kepala Distrik Wania, Merlyn Temorubun, menyampaikan bahwa perubahan format ini bukan bertujuan untuk mempersulit masyarakat, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh warga serta aparatur pemerintah agar terhindar dari potensi persoalan hukum di masa mendatang.

"Kita melakukan langkah ini untuk menjaga semua pihak dari risiko masalah hukum dan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan selalu sesuai dengan kewenangan yang ada," tegasnya.

Seluruh format administrasi pertanahan lama dinyatakan tidak berlaku, dan para Lurah serta Kepala Kampung diminta untuk segera menggunakan format baru serta memberikan penjelasan yang jelas dan transparan kepada masyarakat luas.

Penulis: Jid

Editor: GF